Hukum

Sri Mulyani Kalahkan Tommy Soeharto soal Dana Rp1,2 T di Bank Mandiri

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: AFP)

JAKARTA, Ayonews.com – Pemerintah bisa bernapas lega. Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak upaya peninjauan kembali (PK) kedua yang diajukan PT Timor Putra Nasional (TPN).

Keputusan tersebut membuat perusahaan otomotif milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu kehilangan haknya untuk menagih uang senilai Rp1,2 triliun yang ada di Bank Mandiri.

Dalam putusannya, MA menolak PK kedua yang diajukan TPN kepada PT Bank Mandiri Tbk dan Menteri Keuangan. Hal itu diputuskan oleh tiga majelis hakim MA yang beranggotakan Sunarto, Pandji Widagdo, dan H.M. Syarifudin pada 13 Desember 2017.

Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan menyambut baik putusan tersebut.

“Kemenangan yang dicapai Pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam, dan jelas karena kami sangat menyakini dana tersebut memang hak pemerintah,” kata Tio dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (3/8/2018).

Dengan putusan tersebut, kata Tio, pemerintah menjadi pihak yang berhak atas dana yang sudah disetor ke kas negara sebesar Rp1,2 triliun sudah dikukuhkan. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadikan Menkeu sebagai pemegang hak tagih atas seluruh utang PT TPN kepada pemerintah.

“Dengan demikian, PT TPN tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain atas perkara mengenai utang PT TPN,” terang Tio.

Perkara yang melibatkan PT TPN sebagai Pemohon PK Kedua, serta PT Bank Mandiri Tbk. dan Kemenkeu sebagai Para Termohon PK Kedua, merupakan perkara pelik yang telah dimulai sejak 2006. Selain itu, ada 5 perkara perdata terkait PT TPN di pengadilan Indonesia yang di antaranya sudah sampai pada tingkat MA.(idr)

Most Popular

To Top