Ibukota

Aksi 188 Pejuang Aspal Tuntut Pemerintah Tekan Aplikator Berikan Tarif Lebih Manusiawi

Ayonews, Jakarta

Gerakan Aksi Roda Dua (GARDA) akan terus konsisten berjuang memperjuangkan kesejahteraan dan nasib ojek online. Bagaimana pun juga, engemudi ojek online butuh hidup layak demi tuntutan perut keluarganya.

Tak hanya itu, mereka juga dituntut untuk memenuhi permintaan publik perkotaan yang terdilema oleh kemacetan lalu lintas untuk memperoleh layanan transportasi penumpang dan barang yang lebih cepat, tepat waktu dan efisien.

“Berawal dari pemilik sepeda motor roda dua yang berminat jadi pengemudi ojek online mendaftarkan diri. Setelah dinyatakan diterima diwajibkan menandatangani surat perjanjian kemitraan ataupun perjanjian kemitraan yang disimpan sepihak oleh perusahaan aplikasi. Hubungan kerja kemitraan ini lebih menguntungkan perusahaan aplikasi, karena besaran tarif dasar jasa pengemudi dan batas argo sangat rendah yang ditetapkan seenaknya sendiri oleh pihak perusahaan aplikasi,” jelas Ari Nurprianto, Ketua Umum Tekab Indonesia di Jakarta (16/7/2018).

Menurut Ari, penurunan tarif dan argo yang dilakukan aplikator secara semena-mena mengakibatkan para pengemudi ojek online memaksakan menambah jam operasional kerja mereka.

“Tahun 2012 – 2015, sewaktu tarif masih Rp. 3000 – Rp. 4000/km, rata-rata ojek online bekerja normal 8-10 jam sehari. Mereka masih punya banyak waktu untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Tapi sejak tahun 2015 hingga saat ini tarif ojek online yang diturunkan sepihak oleh perusahaan aplikasi hingga menjadi hanya Rp. 1200 – Rp. 1600/km, sangat menindas para ojek online yang terpaksa harus memaksakan diri bekerja antara 12-18 jam sehari” terang Ari.

Ironisnya, lanjut Ari, pengemudi tidak bisa menolak dan wajib mematuhi aturan yang sangat arogan tersebut. “Setiap saat pengemudi terancam di suspend aplikasinya dengan batas waktu tidak menentu. Bahkan hingga akhirnya diputus kemitraannya secara otomatis jika dianggap melawan maupun tidak patuh pada aturan aplikator secara sepihak tanpa adanya peringatan,” urainya.

Aplikator jasa ojek online ini, lanjut Ari, saat ini memiliki nilai hingga trilyunan rupiah dan mengantongi keuntungan yang sangat besar di atas penderitaan para pengemudi yang berkerja hampir 24 jam di jalanan.

“Sementara penghasilan harian pengemudi ojek online yang dibawa pulang ke rumah (take home pay) umumnya dibawah standar hidup layak. Setiap hari para pengemudi ojek online bergulat dengan berbagai ancaman dan bahaya di jalanan, setiap hari ada saja musibah yang menimpa anggota pengemudi ojek online,” ungkapnya.

Ojek online juga rakyat Indonesia yang berhak untuk hidup layak dan sejahtera. Mereka berhak mendapat keadilan, berhak atas kesehatan, keamanan dan jaminan untuk hidup layak dan sejahtera secara ekonomi dan sosial.

Saat awal aksi yang lalu sebelumnya pada tanggal 23 November 2017 yang disebut #AKSI 2311 ribuan ojek online menggelar aksi unjuk rasa perdana dengan kurang lebih 5000 orang pengemudi ojek online di depan Istana Merdeka dan perwakilan diterima langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Tatang.

Pada gelar aksi unjuk rasa kedua, GARDA tanggal 27 Maret 2017 yang disebut #AKSI 273 kembali dilaksanakan di depan Istana Merdeka dengan kurang lebih 15.000 orang pengemudi ojek online dan perwakilan aksi diterima langsung oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

Pada gelaran aksi unjuk rasa ketiga dengan jumlah kurang lebih 35.000 orang pengemudi ojek online melakukan aksi di DPR RI tanggal 23 April 2018 yang disebut #AKSI 234, diterima langsung oleh Ketua Komisi V Bidang Perhubungan DPR RI, Fary Djemy Francis berikut mengikuti RDP Rapat Dengar Pendapat.

Maka pada aksi 18.8.18 atau disebut #AKSI 188 yang merupakan rangkaian aksi 2311, 273 dan 234, merupakan jeritan panjang anak-anak bangsa yang harus berjuang diatas kerasnya aspal jalanan untuk menghidupi keluarganya.

“Mewakili GARDA, Tekab konsisten dalam memperjuangkan nasib ojek online Nasional. Ada dua perjuangan utama. Pertama, Memperjuangkan agar Pemerintah dapat menekan aplikator untuk segera kembalikan tarif ojek online di harga minimal Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per kilometer. Kedua, Negara dan Pemerintah RI secepatnya menerbitkan payung hukum ojek online,” tandasnya.(***)

Most Popular

To Top