Hukum

JK Sebut Suryadharma Ali Pakai Dana Operasional Menteri Sesuai Aturan

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) bersaksi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali‎ (SDA). Dalam kesempatan itu JK memaparkan tentang dana operasional menteri (DOM) berkaitan dengan kasus yang menjerat Suryadharma.

Mulanya, pengacara Suryadharma, ‎M Rullyandi menanyakan penggunaan DOM kepada JK selaku wakil presiden. JK pun menerangkan aturan dalam penggunaan DOM tersebut kepada pengacara dan majelis hakim.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk terpidana Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/7). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

“Saya menjawab penasihat hukum. Menteri dan pejabat yang sederajat mendapatkan gaji sampai sekarang. Karena itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya‎ pemerintah memberikan tunjangan atau DOM yang sejak 2006 diatur dalam Peraturan Menkeu (PMK) Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diperbaiki dalam PMK Nomor 268 Tahun 2014 yang memberikan keleluasaan kepada menteri untuk menggunakan DOM,” kata JK saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk terpidana Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/7). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/18.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk terpidana Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/7). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

JK menuturkan, keluarnya PMK Nomor 268 Tahun 2014 secara‎ otomatis mencabut PMK Nomor 3 Tahun 2006 itu. Sedangkan dalam PMK Nomor 268 Tahun 2014 disebutkan menteri tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan DOM secara mendetail.

“Prinsipnya fleksibel dan diskresi, artinya tergantung kebijakan menterinya. Begitulah prinsip dari lump sum dan diskresi, sehingga tidak perlu lagi,” terang politikus senior Golkar itu.

Dikonfirmasi terpisah usai sidang, JK mengatakan bahwa Suryadharma Ali hanya menjalankan tugasnya terkait penggunaan DOM. “Ya dalam DOM itu dia menjalankannya sesuai aturan saja,” jelas JK.

Suryadharma Ali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya. Dalam memori PK itu ia mengutip keterangan JK terkait penggunaan DOM.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk terpidana Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/7). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/18.

Majelis Hakim Tipikor menyatakan Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan DOM.

Pada 2016 lalu, Suryadharma telah dijatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,821 miliar dan diganjar hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Most Popular

To Top