Ibukota

“Lahan Basahnya” Ditertibkan Satpol PP,  Anggota Dewan Abdul Ghoni Nggak Usah Dendam Kesumat

Ayonews, Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memecat Kasatpol PP DKI Yani Wahyu P. Alasan pemecatan itu karena dinilai kinerjanya tidak bagus dan rendah dalam penyerapan anggaran.

Namun wacana itu ditentang Direktur Aliansi Pemerhati Eksekutif dan legislatif (APEL) H. Edy Gusyani. Menurutnya, pencopotan pejabat setingkat esolon dua atau kadis bukan wewanang anggota dewan.

“Yang saya tahu Anies dan Sandi tidak bisa diintervensi hanya karena penilaian subyektif anggota dewan,” ujar tokoh Betawi Tenabang ini di Jakarta, Rabu (3/7/2018).

Lebih lanjut Edy menegaskan, anggota dewan tidak memiliki Tupoksi dalam menentukan kinerja Kepala SKPD. Apa lagi dengan sertamerta memerintahkan gubernur dan wagub untuk mencopot seorang pejabat.

“Artinya anggota dewan ini tidak paham dengan posisi dia sebagai anggota dewan. Apalagi dia (Ghoni) ketua fraksi partai. Harusnya dia memikirkan konstituen dan gimana caranya supaya Jakarta ini ada perubahan yang sinigfikan,” jelasnya.

Apalagi, sambung Edy, anggota dewan itu bermitra dengan gubernur itu wajib, bukan sunah lagi. Karena yg diinginkan konstituen kalau terlalu jauh ikut campur tangan ke ranah gubernur kurang elok.

Edy mengingatkan, anggota dewan jangan terlalu jauh ikut persoalan-persolan dan wewenang gubernur dan wagub. Seperti yg terjadi dengan Kasatpol PP Yani Wahyu yang diberitakan di media supaya dipecat.

“Sekali lagi ditegaskan gubernur dan wakil gubernur tidak bisa di intervensi. Saya kira dia cerdas cakap dan profesional dia tahu kinerja bawahannya,” bela Edy.

Edy mengingatkan, sebagai anggota dewan apalagi dengan posisi ketua fraksi seharusnya paham jika ada kesalahan di SKPD.

“Jika SKPD salah, tinggal panggil saja dalam rapat dengar pendapat. Kalau perlu buat Pansus. Jangan cuma berkoar-koar di media. Ini bisa jadi preseden kurang baik untuk anggota dewan yang lain,” terangnya.

Apalagi, ungkapnya, persoalan Abdul Ghoni dan Yani dilatarbelakangi persoalan dendam semata. Bukan karena kinerja Kasatpol PP yang buruk karena rendahnya serapan anggaran.

“Ghoni itu kan nggak terima “lahan basahnya” diacak-acak Satpol PP. Ini persoalan reklame di Jl Gajah Mada yang ditertibkan. Itu reklame kan melanggar aturan. Satpol PP. Sudah benar. Kok malah jadi dendam kusumat,” urainya.

Edy mengingatkan Ghoni untuk bersikap profesional dalam masalah ini.

“Dia harusnya ingat saat acara buka puasa bersama Gubernur dan ketua MPR Zulkifli Hasan di Posko H.Lulung. Di acara itu ada Wagub Sandi, tokoh agama dan masyarakat. Dalam pidatonya saja gubernur memberikan aprisiasi dan pujian kepada Yani tentang kinerjanya selama ini,” tutupnya.(***)

Most Popular

To Top