Ibukota

Kuasai Lapangan Bola Tanpa Bukti Kepemilikan Aset, Pemprov DKI Digugat Warga Ciracas

Ayonews, Jakarta

Pengelolaan aset milik Pemda DKI Jakarta masih acak kadut. Tak hanya aset-aset yang terbengkalai karena tak diurus, tapi tak sedikit juga yang berstatus sengketa dengan warga.

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta yang diberi kewenangan untuk mengurus aset Pemda hingga saat ini tak berkutik menyelesaikan aset-aset yang masih bersengketa.

Salah satunya tanah seluas kurang lebih 8280 M2 di RT 004 RW 08 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Lahan yang dikenal dengan lapangan sepak bola Kaprina ini tidak memiliki nomer induk bidang atau barangnya sebagai bukti salah satu aset Pemprov DKI.

Padahal pihak Pemda Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai salah satu aset dengan cara memasang plang. Ironisnya di plang tersebut tidak tertera nomer induk bidang atau barangnya.

Memang, saat ini lapangan Kaprina digunakan sebagai sarana olah raga yang dikelola Pemda Provinsi DKI Jakarta melalui Sudin Olah Raga dan Pemuda Jakarta Timur.

H.S.R. Herlina selaku pihak penggarap yang telah menggarap lapangan sepak bola Kaprina tersebut sejak tahun 1975 silam, belum mendapat kompensasi dalam bentuk ganti rugi.

H.S.R Herlina menyatakan, belum pernah menandatangani akta pelepasan over alih hak atau mengoper alihkan hak tanah garapan kepada siapapun termasuk kepada pihak Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Barulah pada tanggal 10 November 2016, H.S.R. Herlina melalui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2016 dan disaksikan oleh notaris Indah Witmiati, SH, M.Kn, menyerahkan tanah garapan beserta bangunan lapangan sepak bola yang asalnya dari eigendom Verponding No. 5658 kepada Gatot Imam Joni Suwargo, warga Jl. Raya Kelapa Dua Wetan RT 001 RW 01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tanpa adanya pembayaran ganti rugi dari pihak Gatot Imam Joni Suwargo.

Lantaran merasa berhak atas tanah garapan itu, selanjutnya Gatot memberi kuasa khusus pada 30 Juni 2017 kepada pengacara Nurokhim, SH, MH dari Firma Pelita Hukum untuk meminta penjelasan kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, terkait status tanah lapangan sepak bola Kaprina.

Firma Pelita Hukum sendiri telah mengirim surat permohonan penjelasan status tanah lapangan sepak bola Caprina kepada pihak BPAD Provinsi DKI Jakarta pada 27 September 2017. Namun sampai saat ini pihak BPAD Provinsi DKI Jakarta belum bisa memberikan penjelasan apapun.

Saat ditemui beberapa waktu lalu di kantornya yang terletak tak jauh dari lokasi lapangan sepak bola Kaprina, Nurokhim mengatakan, pihak BPAD Provinsi DKI Jakarta tidak berani memberikan penjelasan status lahan itu.

“Apakah tanah itu milik Pemda DKI Jakarta atau bukan. Kalau dinyatakan milik Pemda DKI, kami menanyakan nomer induk bidang atau barangnya. Ternyata kan tidak ada. Kalau ada nomer induk bidang atau barangnya, tentu saja kami akan gugat ke pengadilan. Sebaliknya, kalau dinyatakan bukan milik Pemda DKI, maka klien kami berhak menguasai secara fisik tanah tersebut,” papar Nurokhim.

Nurokhim menyatakan, kalau pihak Pemda DKI tetap menginginkan tanah tersebut dijadikan sarana olah raga, yang artinya tanah tersebut tetap dikuasai oleh Pemda DKI, sebenarnya tidak masalah.

” Namun, klien kami harus diberikan uang ganti rugi karena telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1975. Tak masalah Pemda DKI tetap menguasai tanah tersebut, tapi tolong dong uang ganti rugi karena telah menggarap tanah itu sejak tahun 1975, harus diberikan,” pungkasnya. (***)

Most Popular

To Top