Nasional

Soal Kasus Korupsi E-KTP, KPK Kembali Panggil Bamsoet Hari Ini

JAKARTA, AYOnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Senin (4/6/2018). Pemanggilan oleh lembaga antirasuah tersebut menjadi yang kedua kalinya bagi Bamsoet untuk kasus yang sama.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan penyidikan kasus dugaan korupsi ‎pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2013 dengan tiga tersangka terus dilakukan KPK.‎ Selain itu pengembangan kasusnya juga terus dilakukan dalam konteks melihat dan memastikan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.

Adapun tiga tersangka yang masih dalam tahap penyidikan KPK itu, yang pertama adalah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari. Kedua, mantan direktur PT Murakabi Sejahtera sekaligus mantan ketua konsorsium Murakabi, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Sementara, yang ketiga adalah pemilik OEM Investment Pte Ltd sekaligus pemilik Delta Energy Pte Ltd merangkap mantan komisaris PT Gunung Agung, Made Oka Masagung.

Febri menuturkan, ‎pekan ini penyidik KPK sudah mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari unsur anggota DPR untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung. Salah satu saksi yang bakal diperiksa itu adalah ketua DPR saat ini sekaligus mantan ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Bamsoet diagendakan diperiksa penyidik, Senin besok.

“Iya, nama Bambang Soesatyo termasuk yang diagendakan pemeriksaan pada Senin besok. (Pemeriksaan Bambang Soesatyo) ‎untuk penyidikan tersangka IHP (Irvanto) dan MOM (Oka),” ujar Febri, Minggu (3/6/2018) malam.‎

Menurut dia, pemanggilan Bamsoet dan sejumlah saksi dari DPR dimaksudkan untuk melengkapi berkas kasus Irvanto dan Oka. Febri memastikan, surat panggilan KPK terhadap para saksi yang akan diperiksa mulai Senin termasuk Bamsoet sudah disampaikan secara patut menurut aturan hukum.

“Jadi kami harap saksi-saksi yang dipanggil memberikan contoh baik dan hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut,” ucap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Febri mengatakan, secara spesifik materi pemeriksaan untuk Bamsoet belum bisa disampaikan kepada publik. Namun, yang pasti, keterangan sejumlah anggota DPR dibutuhkan untuk mengonfirmasi dua hal utama, yaitu aliran dana terkait proyek e-KTP, dan; proses penganggaran e-KTP mulai dari pembahasan hingga pengesahaannya.

“Ada saksi yang dikonfirmasi salah satu, namun juga ada saksi yang dikonfirmasi keduanya. Selain itu, beberapa saksi kami klarifikasi juga terkait proses pengadaan. Jadi informasi yang kita butuhkan beragam,” tutur Febri.

Pada 20 Desember 2017, KPK pernah memanggil Bamsoet satu kali untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (yang kini sudah menjadi terdakwa). ‎Pada saat panggilan pertama KPK tersebut, Bamsoet—yang ketika itu masih menjabat ketua Komisi III—mangkir dengan alasan sedang mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

“Proses hukum tentu tetap berjalan. Pemeriksaan saksi-saksi termasuk dari unsur DPR kita lakukan,” ujar Febri.(***)

Most Popular

To Top