Hukum

KPK Tegaskan Larangan Mobil Dinas Buat Mudik

Ayonews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menegaskan bahwa kendaraan dinas dilarang untuk digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satunya buat mudik. KPK beralasan, ada benturan kepentingan serta bisa membuat publik tak percaya pada pejabat negara.

“Kepada pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).

“Mengingat fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik, pegawai negeri, dan penyelenggara negara,” imbuh Agus.

Sebelumnya Agus juga mengimbau agar para penyelenggara negara tidak menerima bingkisan apapun dari rekanan atau siapapun yang berbenturan dengan jabatannya. Namun khusus untuk pemberian berupa makanan yang mudah rusak, KPK memberikan keleluasaan.

“Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kedaluwarsa dalam waktu singkat, dan dalam jumlah yang wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapilutasi penerimaan tersebut kepada KPK,” sebut Agus.(***)

Most Popular

To Top