Hukum

KPK Dukung KPU Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: indra/ Dok)

JAKARTA‎, AYOnews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat dan mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan mantan narapidana (napi) korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah mendengar dan menyimak pemberitaan tentang upaya dan rencana KPU membuat dan menerbitkan PKPU tentang larangan mantan narapidana perkara korupsi menjadi caleg. Menurut Febri, KPK sudah sejak lama menyampaikan terkait pengaturannya agar KPU segera mengesahkan saja. Apalagi hingga Mei 2018 ini KPU sudah membahas rancangan atau draf PKPU yang mengatur larangan tersebut bersama Komisi II DPR.

“Kami sudah sampaikan sejak awal, karena sudah dilakukan pembahasan, KPU segera saja menerbitkan itu. Secara subtansi, dari aspek pemberantasan korupsinya, KPK sepaham dengan KPU,” tegas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini mengatakan, pimpinan KPK sudah bertemu dengan pimpinan KPU beberapa kali khusus membahas rencana KPU melarang mantan napi korupsi maju jadi caleg. Dalam forum tersebut, pimpinan KPK menyampaikan sikap KPK secara lisan.

“Intinya kami sudah sampaikan bagaimana konsen kita untuk meminimalisir korupsi terjadi lagi karena masyarakat yang dirugikan. Tinggal KPU saja sekarang menerbitkan,” tegasnya.

KPK memahami alasan di balik KPU membuat dan akan menerbitkan PKPU tentang larangan tersebut. Salah satu alasan yang sesuai dengan yang selama ini diyakini KPK adalah baik calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah sebelum dipidana dalam perkara korupsi, kemudian saat menjabat ternyata masih melakukan korupsi.

Febri memaparkan, di antara contoh mantan terpidana korupsi yang kemudian terpilih dan melakukan korupsi lagi yang paling kongkrit di antaranya dalam kasus dugaan suap pengurusan pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD serta pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan puluhan anggota DPRD Sumut.

Berikutnya adalah terdakwa penerima suap RpRp3,6 miliar Abdul Latif selaku Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Bahkan KPK menetapkan Latif tersangka lagi terkait penerimaan gratifikasi lebih Rp23 miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut KPK, terpidana maupun mantan terpidana perkara korupsi apalagi di sektor politik harus dibatasi. Sikap tersebut sejalan dengan tuntutan pencabutan hak politik.‎

“Itu sikap kita. Kami berpandangan agar pelaku-pelaku korupsi itu jangan sampai menduduki jabatan publik. Karena itu akan berisiko lebih besar bagi masyarakat nantinya. Karena kalau di jabatan-jabatan publik seperti DPRD, kepala daerah atau jabatan publik lainnya yang dipilih oleh masyarakat, kita tidak bisa membayangkan kalau koruptor yang duduk di sana dan ada bias-bias kepentingan ketika mereka memimpin nanti,” ujarnya.

Dia menegaskan, partai politik dan DPR seharusnya mendukung PKPU tentang larangan mantan koruptor maju jadi caleg. Partai politik dan DPR harus menitikberatkan dan mendukung pemberantasan korupsi dalam bidang pencegahan. Salah satu upaya dukung partai tersebut di antaranya rekrutmen kader maupun caleg dan kepala daerah dilakukan secara selektif.

“Selektif bisa dimulai dari partai politik, bisa juga melalui peraturan KPU. Bahwa nanti setelah peraturan KPU itu akan ada perdebatan lain, itu kan jalur hukumnya ada,” katanya.

daru virgo/iNews.id

Most Popular

To Top