Nasional

Pegawai Mulai dari Dokter PTT hingga Office Boy Dapat THR

JAKARTA, AYOnews.com – Kementerian Keuangan memastikan pegawai honorer dan nonPNS di lingkungan pemerintah pusat akan menerima tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

“Pegawai honorer instansi pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman Facebook-nya, Sabtu (26/5/2018).

BACA JUGA:

Menkeu Pastikan Pegawai Honorer dan NonPNS Dapat THR

Perempuan kelahiran Lampung ini juga membagi dua kategori pegawai honorer atau secara legal disebut pegawai kontrak yaitu mereka yang berasal perusahaan pihak ketiga (outsourcing) dan mereka yang tidak melalui outsourcing. Untuk mereka yang berasal dari outsourcing, THR-nya ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka.

“Sementara itu, untuk sopir dan CS (cleaning service) honorer yang tidak melalui sistem outsourcing, pemberian THR menjadi tanggung jawab K/L yang menggunakan jasa CS dan sopir,” katanya.

Tidak hanya pegawai honorer, pegawai nonPNS yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat juga ikut memperoleh jatah THR. Menkeu mengatakan, pegawai nonPNS mencakup dua jenis yaitu pegawai yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan pegawai yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja (Satker).

Jenis pertama termasuk dokter pegawai tidak tetap (PTT), bidan PTT, tenaga penyuluh KB, dan lain-lain. Sementara jenis kedua termasuk sopir, satpam, pramubakti, sekretaris, dan lain-lain. Mereka bisa diberikan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kontrak kerja, dan SK.

Untuk pegawai nonPNS di daerah, kata Menkeu, tidak mendapatkan THR karena honorarium yang dibayarkan melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, honorarium untuk pegawai nonPNS di daerah dibayarkan 12 bulan alias tanpa tambahan THR.

“Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan,” ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia pun melanjutkan, untuk pegawai honorer daerah dikembalikan kepada kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan THR. Jika pemerintah daerah memiliki anggaran lebih untuk pegawai honorer, maka bisa saja diberikan THR.

Selain itu, pemberian THR untuk pegawai honorer daerah juga harus mengikuti kebijakan penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNS daerah, termasuk di dalamnya memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ke-13 dan ke-14.

Sumber:iNews.id

Most Popular

To Top