Nasional

Menkeu Pastikan Pegawai Honorer dan NonPNS Dapat THR

JAKARTA, AYOnews.com – Kesimpangsiuran apakah pegawai honorer dan non-PNS mendapatkan tunjangan hari raya (THR) layaknya PNS terjawab sudah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pegawai honorer yang bekerja di kementerian/lembaga (K/L) atau instansi pemerintah pusat berhak mendapatkan THR. Pegawai honorer ini disebut pegawai kontrak.

“Pegawai honorer instansi pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan prambakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR,” kata Menkeu dikutip dari laman Facebook-nya, Sabtu (26/5/2018).

Dia mengatakan, anggaran THR untuk pegawai kontrak sudah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Saat ini satuan kerja (satker) pemerintah pusat tengah memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan. Diharapkan, mereka akan menerima THR sebelum Lebaran.

Selain pegawai honorer, pegawai nonPNS yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat juga ikut kebagian jatah THR. Seluruh pegawai nonPNS yang mendapatkan THR tersebut yaitu pegawai yang diangkat oleh pejabat kepegawaian dan pegawai nonPNS yang diangkat oleh Kepala Satker

Bagaimana dengan pegawai nonPNS dan honorer di daerah?

Menkeu mengatakan, ketentuan THR untuk nonPNS di daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018. Pada dasarnya, kata Menkeu, pemberian honorarium bagi PNS daerah dan nonPNS daerah dibatasi dan diatur ketat sepanjang memiliki peran dan kontribusi yang nyata dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan.

“Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi NonPNS daerah, karena honor bagi tenaga Non-PNS daerah pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan,” katanya.

Dengan kata lain, tidak ada THR untuk nonPNS daerah. Sementara untuk pegawai kontrak, kata Menkeu, THR dapat diberikan sejauh kemampuan keuangan daerah dalam memberikan THR. Selain itu, daerah juga perlu mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam hal gaji pegawai.

“Untuk Cleaning Service (CS) dan supir, apabila CS dan supir adalah karyawan outsourcing dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan dimana CS dan supir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR. Sementara itu, untuk supir dan CS honorer yang tidak melalui sistem outsourcing, pemberian THR menjadi tanggung jawab K/L yang menggunakan jasa CS dan supir,” katanya.

Sumber:iNews.id

Most Popular

To Top