Nasional

RUU Antiterorisme Rampung Dibahas, Pemerintah Segera Siapkan Perpres

JAKARTA, AYOnews.com – Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) akhirnya rampung di parlemen. DPR akan langsung mengesahkan RUU tersebut menjadi UU baru dalam sidang paripurna, Jumat (25/5/2018).

“Ya alhamdulillah, jam 9 pagi (rapat paripurna),” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kamis (24/5/2018).

Pembahasan RUU Antiterorisme sempat berlangsung alot, terutama dalam menentukan definisi terorisme. Sebelumnya, definisi yang hendak digunakan dalam RUU tersebut sudah mengerucut pada dua opsi atau alternatif.

Alternatif pertama, terorisme didefinisikan tanpa menyertakan motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan. Dengan kata lain, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sementara pada alternatif kedua, terorisme didefinisikan seperti halnya alternatif pertama, hanya ditambahkan dengan frasa “motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan”.

Rapat kerja antara panitia khusus (pansus) RUU dan pemerintah, Kamis kemarin, akhirnya membuahkan kesepakatan dan disetujui 10 fraksi di parlemen. Fraksi-fraksi itu sepakat memilih definisi alternatif kedua.

Sebelumnya, tiga fraksi di DPR berkukuh memilih definisi alternatif pertama sesuai dengan kehendak pemerintah. Ketiga fraksi itu adalah PKB, PDIP dan Golkar. Namun, fraksi-fraksi tersebut kemudian melunak dan memilih definisi alternatif dua mengikuti keinginan tujuh fraksi lainnya.

Bulatnya sikap seluruh fraksi itu terungkap dalam pandangan mini mereka pada saat rapat kerja Pansus RUU Antiterorisme dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan. “Kami mengambil alternatif kedua,” kata anggota Pansus RUU Anterorisme dari Fraksi PDIP, Risa Mariska.

Sementara, anggota Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi PKB, Muhammad Toha menuturkan, pihaknya menyetujui definisi terorisme alternatif kedua, karena ini merupakan hasil musyawarah seluruh pihak. “Karena hari ini berdasarkan musyawarah mufakat, lebih banyak di alternatif kedua. Meskipun kami tetap berpandangan di alternatif satu tapi sebagai wujud musyawarah mufakat maka kami pun akhirnya di alternatif dua,” ucap Toha.

Anggota Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, juga menyatakan persetujuannya terhadap definisi terorisme alternatif kedua.

Pascarampungnya pembahasan RUU Antiterorisme, pemerintah berencana segera membuat peraturan presiden (perpres) terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. “UU (Antiterorisme) sudah dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Selanjutannya, kami akan menyusun perpres tentang pelibatan TNI,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai menghadiri rapat kerja Pansus RUU Antiterorisme di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/5/2018).

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengundang lembaga-lembaga seperti TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan semua tim pemerintah untuk diminta pendapatnya dalam merumuskan perpres. Yasonna mengatakan, pemerintah akan merumuskan perpres tersebut dengan baik karena menyangkut pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang, sehingga itu menjadi keputusan politik presiden.

Menurut dia, penyusunan perpres tersebut tidak perlu dikonsultasikan kepada DPR secara formal, namun bisa saja dilakukan secara informal. Yang pasti, kata Yasonna, konsultasi pembuatan perpres dengan DPR sifatnya tidak mengikat karena yang membuat regulasi itu adalah presiden—dan sebenarnya memang tidak memerlukan persetujuan DPR.

“Mana bisa (perpres dikonsultasikan ke DPR). Perpres keputusan presiden, namun bisa saja bicara (dengan DPR) secara informal,” ujarnya.

M.Daru Virgo/iNews.id

Most Popular

To Top