Hukum

PKPU Segera Disahkan, Mantan Napi Korupsi Tetap Dilarang Jadi Caleg

JAKARTA, AYOnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Peraturan (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif sudah dapat disahkan pekan depan. PKPU itu tetap memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut kontestasi Pemilihan Legislatif 2019.

“Saya kira mungkin minggu depan sudah bisa disahkan, karena Kamis dan Jumat ini masih dirapikan. Mungkin nanti Senin (28/5/2018) bisa dikirim (ke Kemenkumham). Dua atau tiga hari kemudian sudah bisa diundangkan,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Pramono mengungkapkan walaupun aturan tersebut mendapat penolakan dari DPR, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengawas Pemilu, namun pihaknya mempertahankan ketentuan tersebut semata-mata untuk mencegah masyarakat memiliki wakil rakyat mantan koruptor.

“Mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk mengatur soal itu, dan sampai saat ini tidak ada hambatan,” kata dia.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa selama ini banyak yang menolak larangan tersebut untuk dimasukkan ke PKPU karena belum ada aturan dasarnya di dalam undang-undang.

Namun, Arief meyakini bahwa larangan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pileg 2019 dapat diatur di dalam PKPU. Dia juga menambahkan pihaknya akan siap jika kelak aturan tersebut digugat ke Mahkamah Agung (MA).

“KPU harus jelaskan bahwa apa yang dibuat KPU bukan tidak berdasar. Jadi kami siap kalau memang ada seperti itu,” katanya.

M.Daru Virgo/inews.id

Most Popular

To Top