Korupsi

Rugikan Keuangan Negara Miliaran Rupiah, Sekat Sampah di UPK Badan Air DKI Rp 55,6 Miliar Palsu!

Ayonews, Jakarta

Proyek Pengadaan Sekat Sampah HDPE (High Density Polyethelene) di UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yang menggunakan dana APBD DKI Jakarta tahun 2017, senilai Rp 55,6 miliar diduga sarat dengan korupsi. Pasalnya, sekat sampah HDPE yang terpasang di 190 titik di kali-kali di wilayah Provinsi DKI Jakarta, diduga tidak sesuai spesifikasi.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Negeri Anti Korupsi (LSM ANTIK) Agusta Chaniago meminta aparat hukum terkait mengusut tuntas dugaan KKN proyek yang ditaksir dapat merugikan keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan dan data yang diperoleh, ungkap Agusta, ada indikasi kuat adanya praktik KKN dalam proyek tersebut. Pantauan di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan, pada tanggal 11 April 2018 lalu, terlihat penyekat sampah HDPE dengan merek Krisbow tersebut mengalami kerusakan karena tidak mampu menahan sampah sungai. Padahal, penyekat sampah tersebut baru terpasang pada akhir Oktober 2017 silam. Dan tujuan diadakannya penyekat sampah di kali itu adalah untuk menahan sampah apabila terjadi banjir.

Agusta menduga kuat, sekat sampah HDPE yang terpasang di 190 titik di berbagai kali di wilayah Provinsi DKI Jakarta itu, adalah bukan sekat sampah berbahan material HDPE. Pasalnya, sekat sampah tersebut gampang sekali rusak.

“Kalau memang sekat sampah itu bahan materialnya adalah HDPE, untuk membuktikannya tidaklah sulit, yaitu dengan uji di laboratorium independen. Ambil contoh produk dan aksesorisnya (penyekat sampah) itu dari lapangan lalu bawa ke laboratorium independen untuk mendapatkan kesimpulan hasil uji tes berupa material HDPE atau bukan HDPE,” kata Agusta.

Sedikitnya, kata Agusta, ada 4 tahap pengujian di laboratorium untuk mendapatkan kesimpulan hasil uji tes berupa material HDPE atau bukan HDPE, yaitu :
1. Identifikasi Material ASTM (American Society for Testing and Materials, yaitu organisasi internasional yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, system dan jasa), E 1252 dan ASTM E 1131
2. Analisa Temperatur Transisi ASTM D 3418
3. Analisa Komposisi Material ASTM E 1131
4. Densitas atau Kerapatan Molekul Polyethelene ASTM D 792

Kesimpulan dari uji 4 tahap tersebut adalah material HDPE sesuai Standar ASTM D 792 dan ISO 1183 memiliki batas minimal kerapatan molekul (massa density) sebesar 0,941 g/cm3. Apabila hasil uji laboratorium material HDPE dibawah angka tersebut bukan material HDPE, melainkan MDPE, LDPE/LLDP atau jenis PE lainnya yang berdensitas rendah.

“Untuk pemilihan penyedia sekat sampah tersebut dengan menggunakan metoda e- purchasing atau e- catalog di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaabn Barang) melalui PT KL. kemungkinan tidak ada masalah. Tapi saya menduga kuat, sekat sampah yang dikirim ke lapangan atau yang terpasang di kali-kali tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam nomenklatur anggaran yaitu sekat sampah HDPE. Sekat sampah yang terpasang di kali-kali diduga sekat sampah bukan HDPE. Jadi terindikasi adanya penipuan dan pemalsuan dokumen,” ujar Agusta.

Agusta meminta aparat hukum terkait mengusut tuntas dugaan KKN dalam proyek tersebut dengan turun langsung ke lapangan, ambil contoh sekat sampah yang terpasang, lalu lakukan uji laboratorium. Agusta yakin, hasil uji laboratorium akan menunjukkan bahwa sekat sampah itu materialnya berbahan bukan HDPE. Kalau sekat sampah material bahannya bukan HDPE, maka ada unsur penipuan di situ karena proyek tidak sesuai spesifikasi.

“Jangan sampai masyarakat Jakarta dirugikan, uang yang diperoleh dari masyarakat dengan membayar pajak itu harus digunakan dengan benar. Jangan digunakan untuk proyek yang bermasalah seperti ini. Uang ini tidak sedikit, 55 miliar lebih loh ,” tandas Agusta.

Seperti diketahui, dalam tahun 2014 silam di UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, telah terjadi dugaan korupsi pengadaan alat penyekat sampah dengan melakukan mark-up harga, yang ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Nilai proyek tersebut sebesar Rp 9,3 miliar dan diduga merugikan keuangan negara Rp 5,2 miliar. Sejumlah orang pun menjadi tersangka, termasuk mantan kepala UPK Badan Air dengan inisial BK.(***)

Most Popular

To Top