Politik

Kubu Daryatmo Larang Kubu OSO Gelar Rakernas, Hanura Kembali Memanas

DPP Partai Hanura kubu Daryatmo menilai rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar oleh kubu OSO adalah ilegal karena tidak mengindahkan putusan PTUN Jakarta pada 19 Maret 2018. (Foto: iNews/Miftahul Ghani)

JAKARTA
DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Daryatmo mengingatkan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) untuk tidak menggelar kegiatan politik atas nama partai. Sebab, tindakan semacam itu dianggap ilegal karena tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Kuasa hukum DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman mengatakan, PTUN DKI Jakarta pada Maret lalu mengabulkan gugatan yang diajukan oleh kliennya terkait dualisme kepengurusan di tubuh parpol itu. a�?(Akibat dari putusan PTUN), kepengurusan DPP Partai Hanura yang diketuai oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Heri Lontung Siregar sekarang dalam kondisi ditunda berlakunya, kalau bahasa awamnya a�?dibekukana��,a�? ujar Adi di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dia menuturkan, ada beberapa dampak dari keluarnya putusan PTUN itu. Yang pertama, kubu OSO tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan politik maupun hukum yang mengatasnamakan partai. Setiap kegiatan politik yang dilakukan oleh kubu OSO dianggap ilegal, termasuk rapat kerja nasional (rakernas). a�?Kalau tetap dipaksakan (kubu OSO menggelar rakernas), akan terjadi perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya, jika kami melakukan gugatan ataupun melapor ke polisi, itu sudah memenuhi unsur,a�? kata Adi.

DPP Partai Hanura kubu OSO memang berencana melakukan rakernas di Pekanbaru, Riau, pada 8-9 Mei 2018. Namun, Wakil Ketua Umum Hanura kubu Daryatmo, Wisnu Dewanto, meminta kubu OSO untuk menghormati putusan PTUN DKI Jakarta dengan tidak memaksakan diri menggelar rakernas. Sebab, tindakan itu jelas-jelas ilegal dan melanggar putusan pengadilan.

PTUN DKI Jakarta pada 19 Maret lalu mengabulkan permohonan kubu Daryatmo untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. SK itu sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Heri Lontung Siregar.

Sumber:iNews.id

Most Popular

To Top