Liputan Khusus

Aksi Buruh di Gedung Sate, Bawaslu: Tidak Boleh Ada Unsur Kampanye

Peringatan Hari Buruh di Kota Bandung terkonsentrasi di empat lokasi. Titik aksi massa itu yakni di Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat, Kantor Wali Kota Bandung, Kantor DPRD Jabar, dan Kantor Disnaker Bandung.

Di tahun politik ini, segala sesuatu acapkali dijadikan sebagai ajang untuk kampanye untuk pilkada maupun pemilu. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar melarang peringatan Hari Buruh dimanfaatkan sebagai ajang untuk sosialisasi politik atau kampanye partai maupun peserta pilkada.

“Tidak boleh ada unsur kampanye dalam peringatan Hari Buruh,” ujar Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia, Selasa (1/5/2018).

Dia melanjutkan, larangan itu sudah dinyatakan dalam pernyataan Bawaslu pusat. Tidak boleh disusupi oleh partai politik maupun calon legislatif untuk menyampaikan kepentingan pribadinya, apalagi masuk ke barisan massa buruh dan menyampaikan orasi.

“Tidak boleh disusupi. Tidak boleh ada bendera parpol atau atribut pasangan calon baik Pilwalkot, Pilgub, dan Pileg,” kata dia.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bawaslu bersama Panwaslu mengirimkan anggotanya ke lapangan, memastikan peringatan Hari Buruh di Jabar yang dipusatkan di Gedung Sate, bebas dari segala atribut politik praktis. “Iya jadi kami juga telah menyebar anggota,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan, sebanyak 1.500 personel diterjunkan untuk mengamankan aksi massa buruh. Pengamanan itu mulai dari titik keberangkatan buruh, hingga di lokasi kumpul di empat titik Kantor pemerintahan tersebut.

“Untuk Gedung Sate, pengamanannya dengan pola ring. Mulai dari ring satu yang berada di dalam gedung, ring dua pintu masuk, ring tiga luar gedung dan ring empat jalur,” ujarnya.

Selain mengamankan sejumlah titik lokasi, polisi juga akan mengawal para buruh dari luar kota yang datang ke Kota Bandung.

Most Popular

To Top