Hukum

Dekan Hukum Universitas Jambi: Zumi Zola Bersih dan Anti Korupsi!

Ayonews, Jambi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jambi tahun anggaran 2018.

Mereka adalah Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin.

Peristiwa penangkapan ini mengejutkan berbagai pihak. Semua mata tertuju pada Gubernur Jambi Zumi Zola. Berbagai spekulasi pun bermunculan

Bahkan tersiar kabar jika KPK akan mendalami adanya dugaan perintah dari Zumi Zola kepada tiga pejabat Pemprov Jambi untuk ‘mengguyur’ DPRD agar hadir dan mengesahkan APBD Jambi tahun 2018.

Banyak pihak tidak percaya dengan tudingan tersebut. Sebab, selama ini Gubernur termuda se Indonesia itu dikenal tegas dan memiliki komitmen membangun clean Governance (pemerintahan yang bersih) dan tegas dalam menegakkan aturan.

Salah satu satu pihak yang tidak percaya dan tidak mungkin tudingan itu datang dari seorang akademisi, Dr Helmi Ganta, dekan hukum Universitas Jambi.

Menurut Helmi, jangankan mau kongkalikong demi keuntungan pribadi, dalam urusan kesalahan kecil bawahannya saja, Zumi akan menindak tegas.

“Saya kira kejadian ini karena kesalahan sistem. Harus ada sistem yang diperbaiki lagi dalam pengelolaan dan pengawasan APBD agar ke depannya tidak lagi terjadi kesalahan yang dilakukan bawahannya,” kata Helmi.

Sejak awal dilantik, lanjut Helmi, komitmen Zumi untuk mewujudkan Pemprov Jambi yang bersih dari praktik korupsi, suap dan pungli sangat kuat. Zumi mengundang berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahannya bersih dari praktik-praktik haram itu.

“Pak Gubernur sudah berusaha keras untuk itu. Semua pihak terkait, dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan diundang untuk ikut membantu melaksanakan pemerintahan yang bersih,” terangnya.

Bahkan, sambung Helmi, Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif diundang menyambangi Jambi. Laode waktu itu bertemu dengan gubernur, seluruh bupati, kejaksaan, kepolisian dan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten kota se Privinsi Jambi dan Forkompinda Jambi.

“Pak Gubernur melakukan penandatanganan Pakta Integritas pencegahan korupsi untuk pemerintahan provinsi yang dipimpinnya, ujarnya.

Helmi mengungkapkan, beberapa kali Zumi menunjukkan sikap tegas pada bawahannya. Di awal kepemimpinannya, Zumi memecat 10 pegawai di Kantor Samsat Kota Jambi karena tidak ada di kantor saat jam kerja.

Zumi juga sempat memutasikan sejumlah petugas medis RSUD Raden Mattaher, Jambi karena kedapatan tidur saat bertugas. Ia bahkan sampai menggebrak meja dan menendang bak sampah saat meluapkan kemarahannya.

Tak hanya itu, 31 kepala dinas atau pejabat eselon 2 dari 40 kepala dinas diberhentikan karena dianggap tidak becus dalam bekerja.(***)

Most Popular

To Top