Internasional

Menhan Hadiri Sidang GBC Malindo di Malaysia

Ayonews.com, Kuala Lumpur-Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri sidang ke-40 General Border Committe Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan Malindo ini dinilai memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara serta meningkatkan hubungan kedua negara.

“Dalam berbagai hal kedua negara memiliki banyak kesamaan. Seperti terdapat pertautan kepentingan (shared interests), baik dalam konteks regional maupun konteks internasional,” kata Ryamizard seperti dilansir Antara, Rabu 27 September 2017.

Ryamizard menjelaskan Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dalam tataran regional yang dapat menentukan stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Tenggara. GBC Malindo, lanjut Ryamizard, diharapkan dapat menjadi wadah strategis untuk memfasilitasi kepentingan nasional kedua negara.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengakui, forum kerja sama Malindo telah mengalami banyak kemajuan dan menghasilkan manfaat yang sangat konkret bagi Indonesia dan Malaysia. Baik dalam mengatasi permasalahan keamanan di wilayah perbatasan kedua negara, maupun dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Kerja sama ini juga telah meningkatkan kesejahteraan, perekonomian serta sosial budaya kedua negara yang saling berkaitan dengan perlintasan orang dan barang,” ujar Ryamizard.

Sidang GBC Malindo ini dibuka secara resmi oleh Ketua GBC Malindo Malaysia, Menteri Pertahanan Malaysia
YB Dato’ Seri Hushammuddin Tun Hussein dan Menhan RI Ryamizard Ryacudu pada Rabu waktu setempat.
Sidang ke-40 GBC Malindo ini membahas permasalahan seputar perbatasan di kedua negara.

Tidak hanya itu, delegasi yang dihadiri dua perwakilan ini juga turut membahas bidang-bidang operasi dan non operasi, yang mencakup aspek security and prosperity.

Turut hadir bersama Menhan sejumlah delegasi dari Indonesia seperti Mabes TNI, Mabes Angkatan, Polri, Bakamla, Basarnas, BIN serta pewakilan dari Kementerian Luar Negeri, Dirjen Imigrasi Kemkumham, Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Bea Cukai serta Kementerian Keuangan.

 

Most Popular

To Top