Politik

Ada Yang Provokasi, Video Pidato Viktor Laiskodat Rekayasa!

Ayonews, Jakarta
Rekaman pidato Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat yang menjadi viral di dunia maya dan telah beredar luas di masyarakat hasil rekayasa.

“Bukan aslinya. Sudah diedit sebelumnya,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Zulfan Lindan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

Terkait pidato Viktor di Kantor DPP Nasdem, Zulvan menegaskan ada terjadi kesalahpahaman di masyarakat dalam memahami isi pidato Viktor yang secara keseluruhan berlangsung selama 21 menit 12 detik itu.

Zulvan yang juga mejadi Ketua Tim Kajian Hukum DPP Nasdem ini menjelaskan bahwa rekaman yang telah beredar adalah rekaman yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menghilangkan konteks, konten, dan substansi dari pidato asli Viktor Laiskodat.

“Pidato Viktor sesungguhnya hendak mendorong semangat untuk menjaga ideologi dan konstitusi negara. Tidak ada maksud dan tujuan lain dari Viktor untuk menyudutkan pihak mana pun dalam pidato tersebut.” tambahnya

Karena itu, Zulfan menyatakan, partainya mengajak semua pihak untuk tidak menilai pidato Viktor dari rekaman yang telah beredar luas, karena video tersebut telah diedit dan menghilangkan konteks keseluruhan.

“Nasdem mengajak semua pihak untuk tidak terpancing, mudah diadu domba, serta terprovokasi yang mengganggu keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Nasdem siap menerima saran bahkan kritik,” ucap Zulfan.

Sebelumnya, Viktor dilaporkan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di dalam video yang tersebar, Viktor berbicara di sebuah mimbar. Dia menyebut empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.(***)

Most Popular

To Top