Hukum & Kriminal

Tak Ada Perlakuan Khusus, Terjerat Pidana Penggelapan, Sandiaga Uno Tetap Diperiksa Polda Metro Jaya

Ayonews, Jakarta
Proses  hukum kasus dugaan pidana penggelapan yang menjerat calon wakil gubenur Sandiaga Uno tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI putaran dua. Meski  kasus ini terjadi pada 2012 lalu, proses hukum Sandiaga akan ditangani sesuai hukum yang berlaku.

“Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saja diproses, kok. Semua laporan kami periksa,” kata     Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Polda Metro Jaya, tegas Argo tidak akan memberikan perlakuan khusus meski Sandiaga merupakan calon wakil gubernur. Menurutnya, polisi hanya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum.

“Yang terpenting polisi profesional untuk menyikapi kasus itu. Ada laporan kami tindaklanjuti,” ucapnya.

Argo mengatakan, pihaknya belum menentukan waktu pemanggilan Sandiaga untuk dimintai keterangannya oleh penyidik. Menurutnya, polisi tengah mendalami laporan saat ini.

Diketahui, pada Rabu (8/3) lalu Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya melaporkan Sandiaga Uno bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi atas tuduhan pidana penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten pada 2012.

“Penggelapan tanah kurang lebih satu hektare di Jalan Raya Curug,” kata penerima kuasa Edward, Fransiska Kumalawati Susilo, Senin (13/3).

Fransiska melaporkan Andreas dan Sandiaga ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Rabu (8/3). Laporan tersebut diterima dengan nomor bukti lapor TBL/1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum.

Menurut Fransiska, kliennya telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bersama Andreas dan Sandi. Upaya tersebut telah ia tempuh sejak Januari 2016. Namun Andreas dan Sandi tak kunjung menyelesaikan masalah tersebut hingga saat ini.

“Terakhir saya coba hubungi Sandi lewat WhatsApp tapi tidak dibalas. Kalau Andreas, saya sudah lama tidak komunikasi,” kata Fransiska.

Tuduhan yang diajukan Fransiska kepada Andreas dan Sandi adalah pidana penggelapan sebagaimana diatur pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (***)

Most Popular

To Top