Ekonomi

Butuh 15 Bulan Dibahas, Begini Proses Kenaikan Tarif Pengurusan Surat Kendaraan Bermotor

Ayonews, Jakarta

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam PP tersebut ada kenaikan biaya untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

 

Seperti biaya pengesahan STNK, BPKB, hingga tanda nomor kendaraan. Tarif yang kenaikannya mulai berlaku pada hari ini, Jumat, 6 Januari 2017, itu dibayarkan hanya sekali dalam lima tahun.

 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan proses terbitnya PP tersebut.

 

Menurut Askolani, butuh waktu 15 bulan bagi pemerintah sebelum akhirnya memutuskan kenaikan tarif untuk penerbitan STNK, Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Ini dilakukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

 

“Biasanya secara normal 3-4 bulan, tapi ini kan lebih dari setahun. Kan memang pembahasannya di pemerintah mempertimbangkan dengan masak,” kata Askolani di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

 

Kenaikan tarif atas PNPB tersebut diusulkan ke Kementerian Keuangan oleh Kepolisian RI atas saran Badan Pemeriksa Keuangan pada September 2015. Kementerian Keuangan kemudian melakukan pembahasan internal dilanjutkan diskusi dengan Polri di bawah koordinasi Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan.

 

Hasil pembahasan kemudian dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana awal, kebijakan akan masuk dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

 

Tapi belum ada kesepakatan, sehingga ditunda ke APBN 2017. “Sebenarnya waktu itu penyusunan kebijakan penyesuaian tarif ini sudah diperhitungkan, makanya bisa Rp 7 triliun. Tapi kemudian kebijakan belum diselesaikan, maka realisasi hanya Rp 5 triliun pada PNBP 2016,” kata Askolani.

 

Menurut dia, kebijakan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik. Oleh sebab itu, dari biaya setoran yang masuk, sebanyak 92% akan langsung dikembalikan sebagai investasi Polri untuk meningkatkan pelayanan publik.

 

“Kalau ditanya 8% nya ke mana, itu masuk ke APBN. APBN itu kan ujungnya untuk belanja yang digabung dengan yang lain, bisa untuk pendidikan, dana kesehatan, termasuk juga yang lain,” kata Askolani.(***)

Most Popular

To Top