Hukum & Kriminal

Jadi Saksi Palsu di Sidang Ahok Bisa Diancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Ayonews, Jakarta

Dalam sidang keempat kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan agenda mendengarkan saksi-saksi pelapor.

Banyak yang janggal dengan keterangan empat saksi pelapor yang dihadirkan tim JPU. Dalam kesaksiannya, mereka melaporkan Ahok hanya berdasar tayangan video di media sosial dan whatsaap.

Bahkan, banyak kebohongan dan keterangan mengada-ada yang disampaikan oleh para saksi pelapor. Seperti pengakuan saksi Novel san Habib Muchsin yang menyatakan menerima pengaduan via telepon dan SMS dari warga Kepulauan Seribu usai pidato Ahok.

Ahok pun menantang agar mereka membuktikan ucapan tersebut. Jika para saksi berbohong, mereka pun dapat dipidana secara hukum.

Praktisi hukum Tri Jata Ayu Pramesti mengatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

“Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu,” kata Ayu.

Dalam ayat 1 dijelaskan:
“Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Ayat 2:
“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Mengutup tulisan R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Ayu menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:
a. Keterangan itu harus di atas sumpah.
b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. .

Sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, terang Ayu, hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu. Pasal 174 KUHAP menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu.

“Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu,” ujarnya.

Sedangkan, dalam tindak pidana korupsi, kata Ayu, saksi yang sengaja memberi keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).(***)

Most Popular

To Top