Politik

Partai Berasas dan Berbasis Islam Mendukung Kepala Daerah Non Muslim Boleh, Kenapa di Pilgub DKI Diharamkan?

Ayonews, Jakarta
Surat Al-Maidah ayat 51 menjadi rujukan agar warga muslim memilih pemimpin seiman. Namun, sistem demokrasi ywng dibangun justru memenangkan calon pasangan yang calon bupati atau gubernurnya adalah non-muslim.

Isu Al-Maidah kembali dipakai oknum politik dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menyerang pasangan petahana Cagub dan Cawagub Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Ironisnya, senjata ini dipakai oleh para oknum politik yang justru saat di tempat lain partainya yang berbasis Islam mendukung kepala daerah non muslim.

Bahkan yang menarik partai yang noatbene berbasis Islam seperti PKS, PKB atau PPP rela mengusung calon kepala daerah yang non muslim. Karena mereka beranggapan memilih kepala daerah berbeda dengan memilih pemimpin Islam.
Ini terlihat dari hasil Pilkada Kepulauan Sula. Pasangan Hendrata Thes, S. Pd.k dan Zulfahri Abdullah, S. Ik Perolehan yang didapat sebesar 18017 Suara (37,78%). Pasangan ini didukung oleh 3 partai yaitu PKB, Partai Demokrat dan PKS.

Pasangan tersebut unggul atas H. Safi Pauwah, SH dan H. Faruk Bahanan yang memperoleh 17848 Suara (37,43%). Padahal kedua pasangan itu murni muslim. Kepulauan Sula terletak di kawasan Maluku utara.Hasil ini mengindikasikan bahwa, partai islam belum tentu memilih muslim sebagai calonnya.

Zain Rahman, Direktur Institut Politik Persaudaraan Muslim mengatakan, dengan adanya fenomena ini sah-sah saja dalam Demokrasi, partai islam mengangkat pemimpin non-muslim.

“Ini bagian dari upaya partai berbasis islam, untuk dapat meraih modal atau kepentingan mereka. sekali lagi ini bukan atas keinginan umat islam,” jelas Zain.

Sebenarnya, lanjut Zain, suara yang mengatakan sudah saatnya umat islam memilih calon berkepemimpinan islam merupakan akal-akalan partai dan peserta Demokrasi.

“Maklum, selama ini mereka khawatir, keinginan mereka tak tercapai,” ujarnya.

Menurutnya, mengangkat non muslim sebagai pemimpin juga tidak bisa serta-merta didasari ayat-ayat yang (biasa) dimunculkan, karena setiap ayat selalu berkesinambungan dengan ayat lain begitu juga dengan hadits.

“Selalu ada dasar asal usul, kondisi dan situasi hingga dimensi waktu. Seperti yang dilakukan oleh PKS saat mendukung Jokowi dan Rudi dalam Pilkada Solo tahun 2010. FX Rudi Hadi merupakan non muslim, dan PKS tetap mendukungnya dengan tentu disertai alasan berdasar agama,” terangnya.

Di bawah ini adalah surat edaran tentang diperbolehkannya mengangkat non muslim sebagai pemimpin yang dilakukan oleh PKS. Karena pemimpin sebuah daerah atau pun negara bukanlah pemimpin Agama. Selamat menyimak:

Disusun oleh : Dewan Syariah Daerah PKS Surakarta, Januari 2010
الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى و على آله و أصحابه و من اهتدى،

اللهم لا سهل إلا ما حعلته سهلا و أنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت

PENDAHULUAN :

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian Alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan penerus risalahnya hingga hari akhir nanti.

Kepemimpinan dalam Islam mempunyai urgensi dan fungsi yang begitu mulia. Bahkan dalam jumlah yang sedikit pun, sekelompok orang haruslah memilih seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpinnya. Rasulullah SAW bersabda:

إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم

“Jika engkau bertiga, maka hendaklah seorang menjadi pemimpinnya” (HR Thobroni dari Ibnu Mas’ud dengan sanad hasan)

Bukan hanya menegaskan tentang urgensinya, Syariah Islam pun mempunyai sejumlah aturan dan syarat-syarat tertentu dalam menentukan seorang pemimpin. Dalam bahasan fiqh, hal tersebut biasa dimasukkan dalam bab “al-imamah” dan ” al-wilayah”. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa ulama secara khusus menuliskan tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Seperti Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syariyah dan Al-Mawardi dalam Ahkam Sulthoniyah. Banyak permasalahan ijtihad fikih dalam masalah politik dan pemerintahan yang dibahas dalam buku tersebut. Tentu saja ini menunjukkan keluasan dan keluwesan syanat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Kitabnya I’laamul Muwaqqin, dimana beliau menulis begitu gamblang dalam sebuah bab khusus berjudul :

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

“Perubahan Fatwa dan Perbedaannya sesuai dengan Perubahan Zaman, Tempat, Kondisi, Niat dan Adat kebiasaaan”.

Di dalam bahasan tersebut, Ibnul Qoyyim banyak memberikan contoh hal-hal yang begitu luwes berubah dalam fatwa, sebagaimana beliau juga menekankan tentang prinsip-prinsip pokok dalam masalah ijtihad dan fatwa. Hal ini tentu sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW dalam haditsnya :
بعثت بالحنيفية السمحة

“Aku diutus dengan (agama) yang lurus dan moderat” (HR Ahmad dari Abu Umamah)

Pada perkembangan kontemporer, kepemimpinan dalam masyarakat kita menjadi begitu beragam baik dari segi tingkataan maupun bidangnya. Bentuk kepemimpinan yang paling tinggi yaitu Imamatul Udzhma telah hilang paska runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1942. Selanjutnya umat Islam terkotak-kotak dalam bentuk negara yang berdiri sendiri. Dalam sebuah negarapun terdapat kepemimpinan-kepemimpinan cabang dengan karakteristik dan tugasnya masing-masing. Di Indonesia misalnya, kita mengenal adanya Presiden, Mentri, Gubernur dan Bupati. Semua jenis kepemimpinan tersebut tentu mempunyai karakteristik tersendiri, dan dengan sendirinya membutuhkan pengkajian lebih khusus tentang posisi kepemimpinan tersebut dalam aturan syariat kita, khususnya berkaitan dengan siapa saja yang berhak dan boleh menjabatnya.

Diantara yang paling banyak disorot dalam masyarakat kita, khususnya terkait dengan pemilihan pemimpin baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada, adalah keberadaan calon-calon non muslim di dalamnya. Tentu saja ini adalah sebuah bentuk realitas dalam masyarakat kita, dimana tidak semua tempat dan kondisi umat Islam di sebuah daerah bisa menghadirkan pemimpin ideal dari golongan muslim yang komitmen. Inilah kemudian yang menjadi ganjalan sekaligus pertanyaan dari umat, tentang sejauh mana syarat dan kriteria dalam menentukan pemimpin, khususnya dalam konteks kedaerahan? Bagaimana sebenarnya status dan hukum pengangkatan non muslim dalam sebuah pemerintahan? Sementara kenyataan di lapangan begitu banyak dan berserak calon-calon non muslim yang siap maju menjadi pemimpin?

Atas dasar itulah, Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah sekaligus bagian dari umat Islam merasa perlu untuk ikut mengkaji lebih jauh tentang bahasan pemilihan pemimpin dalam Islam dan secara khusus seputar pengangkatan non muslim dalam pemerintahan.

Berikut daftar kepala daerah non muslim. Sebagiannya didukung partwi berbasis Islam.

1. Frans Lebu Raya (gubernur Nusa Tenggara Timur)
Agama: Kristen Katolik
jadi Gubernur diusung Partai Golkar dan PDIP

2. Cornelis (gubernur Kalimantan Barat)
Agama: Kristen Katolik
jadi Gubernur diusung Partai PDIP, Demokrat dan PKB

3. Agustinus Teras Narang (gubernur Kalimantan Tengah)
Agama: Kristen Protestan
jadi Gubernur diusung Partai Golkar, PDIP, Demokrat anggota DPR dari partai PDIP

4. Sinyo Harry Sarundajang (gubernur Sulawesi Utara)
Agama: Kristen
jadi Gubernur diusung Partai Demokrat dan PDIP

5. Karel Albert Ralahalu (gubernur Maluku)
Agama: Kristen
jadi Gubernur diusung Partai Golkar & PDIP

6. Abraham Octavianus Atururi (gubernur Papua Barat)
Agama Kristen Katolik
jadi Gubernur diusung Partai Golkar & PDIP.(***)

Most Popular

To Top