Opini

Quo Vadis Reformasi, Seperti Memperkosa Anak Kandung Sendiri

KIAN hari semakin terlihat jika sistem dan tata kelola negara ini perlu ditinjau ulang. Tak hanya sekedar diperbaiki atau disempurnakan. Mungkin perlu diganti!

Ketika Soeharto lengser dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya berakhir di tahun 1998, bangsa Indonesia mencita-citakan terjadinya gerakan Reformasi secara Nasional. Sebuah wacana untuk ‘membentuk ulang’ tata-laksana membangun bangsa dan negara sehingga lebih berpihak pada kedaulatan rakyat dan pemerataan wilayah. Juga tekad untuk mengikis habis praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang terlanjur berkembang menjadi budaya kotor dan menyesatkan.

Sayangnya, ‘keimanan KKN’ telah menjadi sebuah keniscayaan pada hampir semua lapisan dan sendi kehidupan masyarakat kita. Prilaku lancung itu seolah menjelma menjadi sikap dan pandangan hidup. Melakoni praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme seakan menjadi hal yang wajar. Bahkan tak ada (lagi) rasa malu mempertontonkan perbuatan maupun hasilnya.

Langkah dan tindakan hukum yang digalang untuk memberantas praktek itu boleh dikatakan belum berhasil dan tak memberi efek jera. Tak mungkin kita menyangkal pandangan tentang kualitas kejahatan KKN yang saat ini semakin parah. Semua itu dibuktikan dari stastik kasus dan profil terduga, tersangka, maupun terdakwa kasus-kasus yang ditangani KPK dan Kepolisian. Paling mutakhir juga dilakoni Tim Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) yang merupakan produk kabinet Jokowi-JK.

Wacana ‘Saber Pungli’ merupakan bukti nyata bahwa KKN masih hadir dimana-mana meskipun mungkin wujud dan caranya telah ber-‘transformasi’ sesuai dengan ‘tuntutan’ zaman. Ditilik dari beberapa kasus yang mengemuka, praktik yang berkembang hari ini bisa jadi ‘lebih ganas’ dan ‘semakin biadab’ dibanding era Orde Baru.

Maka layaklah jika diperumpamakan dengan kebiadaban orangtua yang memperkosa anak kandungnya sendiri!

Saya menduga, penyebab utama sehingga kita tak kunjung ‘move on’ hingga hari ini adalah cara pandang mendasar yang digunakan untuk menghadapi persoalan dan tantangan-tantangannya. Retorika ‘reformasi’ ternyata hanya ‘new and extended version’ dari yang lama. Sesuatu yang hanya menggiring kita untuk lebih menyibukkan diri dengan program-program ‘quick win’ dan ‘pencitraan’ yang menyertainya.

Semua itu memang berpulang pada sistem politik kekuasaan yang kita anut pasca Orde Baru : demokrasi ‘one man one vote’ dan batasan periode resmi bagi yang tepilih untuk berkuasa. Termasuk pemimpin daerah hingga tingkat kabupaten dan kota. Sesuatu yang di masa kekuasaan Soeharto sebelumnya merupakan bagian dan kepanjangan tangan dari Presiden terpilih.

Sistem yang kini kita anut. Platform yang sesungguhnya diyakini akan memberikan hasil lebih baik. Terutama jika mengingat ‘persoalan dan masalah’ yang pernah berkembang —- akibat cara yang kita gunakan sebelumnya —- sehingga Soeharto berkuasa selama 32 tahun kemarin.

Tapi kita lupa.

Setiap perubahan —- selain selalu menuntut tahapan proses yang terencana dan terukur —- juga mensyaratkan ‘reformasi budaya’ yang membangkitkan ‘sense of urgency’ menyeluruh dan merata. Tak cukup hanya pada segelintir tokoh yang ‘bersilat lidah’ di tampuk-tampuk kekuasaan.

Mungkin ‘reformasi budaya’ itulah yang dimaksud sebagai ‘revolusi mental’ oleh presiden Joko Widodo. Hal yang ternyata belum juga beranjak dan masih jalan di tempat. Bahkan di sana-sini terlihat ada gejala mundur ke belakang. Salah satunya soal ke-bhinneka-an kontemporer yang kita hadapi akhir-akhir ini.

Jika kita menyepakati 32 tahun Soeharto dan sistem kekuasaan yang memayunginya adalah penyebab kehancuran bangsa —- lalu kita pun sepakat untuk menggantinya dengan sesuatu yang diyakini lebih baik dan sempurna —- apakah ‘reformasi’ itu bisa langsung terjadi begitu saja?

Pertama, memperbaiki kerusakan yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang hingga mengakar, tentu amat-sangat jauh lebih sulit dibanding membangun dari awal sesuatu yang baru. Adakah kita terlalu bernafsu menggantinya hingga menafikan pemahaman yang paling mendasar itu?

Kita memang ingin mengganti pola kekuasaan sentralistis Soeharto —- dengan sistem kolektif yang diharapkan jauh lebih demokratis —- karena lebih berpihak kepada rakyat dan kepentingan bangsa.

Tapi, siapa yang menjamin kesetaraan niat, pemahaman, dan pemikiran wakil-wakil terpilih yang duduk membahasnya pada awal Reformasi kemarin?

Kita maklum bahwa drama demi drama memperebutkan kekuasaan diantara mereka segera berlangsung setelahnya. PDIP yang menguasai suara pemilih terbanyak, ‘dihadang’ ketika ingin menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia keempat.

Adalah almarhum Gus Dur yang akhirnya terpilih pada sidang MPR/DPR yang diisi wakil-wakil rakyat yang tersaring melalui sistem pemilihan umum baru di era ‘reformasi’ itu. Mereka berasal dari puluhan partai politik yang bermunculan bak cendawan di musim hujan. Didalamnya termasuk Golongan Karya —- mesin politik kekuasaan Soeharto dan Orde Baru —- yang telah bersalin rupa menjadi Partai Golkar. Sebagian tokoh-tokoh seniornya yang lama juga menyebar pada sejumlah ‘partai satelit baru’ yang lain.

Lalu Indonesia pun segera terkepung berbagai kelompok politik yang berebut kekuasaan. Wacana Reformasi —- upaya membentuk ulang bangunan ketata negaraan dan kebangsaan yang memihak pada kepentingan masyarakat luas —- sesungguhnya (mulai) tak terhiraukan lagi. Perlahan bergeser menjadi perebutan pengaruh kekuasaan dan kepentingan kelompok. Lalu berkembang ke arah kompromi dan kesepakatan-kesepakatan politik yang menjauh dari cita-cita Reformasi semula.

Maka sesungguhnya tak ada tranformasi yang terjadi. Karena segala sesuatu kembali ke asalnya : pemusatan kekuasaan dan budaya KKN yang marak. Hal yang membedakan, jika di masa Orde Baru terpusat pada kekuasaan tunggal Soeharto maka kini dalam bentuk kolektif antar sesama kekuatan politik yang berbagi kekuasaan. Mereka saling menempatkan kepentingan kelompoknya pada urutan teratas. Sedangkan yang berkait dengan kemaslahatan masyarakat luas cenderung pada posisi paling akhir. Atau mungkin tak tersentuh lagi.

Hanya dalam waktu 2 tahun, panggung politik kekuasaan Indonesia kembali bergolak sehingga Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan, dan Megawati yang sebelumnya duduk sebagai Wakil Presiden RI, naik menggantikannya.

Di tengah gonjang-ganjing itu, kita lalu meluncurkan sistem pemilihan langsung untuk menentukan Presiden dan Wakiil Presiden. Landasan konstitusional yang kemudian —- dengan segala drama pencitraan lain yang menyertainya —- telah mengantarkan Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI keenam selama 2 periode berturut-turut.

Pemilihan langsung yang semula telah kita lakukan untuk wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen, bukan hanya diterapkan untuk menentukan pasangan Presiden dan wakilnya, tapi juga Kepala Pemerintahan Daerah hingga tingkat Kabupaten dan Kota.

Demokrasi mungkin diharapkan lebih berwujud jika setiap individu yang berhak dapat menentukan langsung pilihannya. Tapi selalu ada saja cara untuk mencederai kesempurnaannya. Mulai dari peran partai politik yang begitu dominan terhadap anggota perwakilan yang sesungguhnya dipilih langsung oleh rakyat hingga syarat yang terkait hak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, presiden, maupun kepala daerah.

Juga hal-hal yang menyangkut peran dan fungsi kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sedemikian rupa berkembang ke arah saling menyandera. Diantaranya hak dan wewenang DPR/DPRD yang begitu jauh terhadap anggaran biaya pemerintah melaksanakan fungsinya.
Reformasi merupakan tujuan. Maksudnya kita hijrah dari kondisi dan situasi yang lama kepada yang baru dan lebih baik. Sebagaimana yang dicita-citakan.Hijrah itu sendiri adalah Transformasi.

Proses perubahan menuju kondisi dan situasi yang baru. Sebuah rangkaian pemikiran, laku, dan tindakan yang membutuhkan energi, sumberdaya, dan pengorbanan istimewa agar dapat memastikan keberlangsungannya. Hal yang perlu diupayakan sebelum kondisi reformasi itu sendiri tercapai, berlaku rutin, dan normal.

Kedua, yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita reformasi adalah transformasi itu sendiri. Proses memimpin perubahan sehingga menjadi paradigma dan budaya baru yang menutup kemungkinan kembali ke keadaan awalnya.

Bukankah sesungguhnya kita telah bersikap begitu naif —- karena tak memberikan ruang dan waktu yang cukup kepada berbagai pihak maupun hal —- untuk melalui transformasi atau proses perubahan yang diperlukan?

Akibat keteledoran itu, reformasi yang dicita-citakan kehilangan ruh maupun esensinya sehingga situasi dan kondisi kembali ke keadaan semula : budaya dan prilaku KKN, maupun pemusatan kekuasaan. Hal itu karena transformasi ke arah cita-cita reformasi memang belum (pernah) berlangsung seutuhnya.

Sebaliknya, sebagian amanah reformasi itu sendiri, memaksa mereka yang terpilih dan berkuasa, menyajikan sejumlah ‘quick wins’ untuk menciptakan ‘citra’ keberhasilan.

Misalnya seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. SBY menggunakan indikator-indikator tersebut sebagai keberhasilan pemerintahannya meski semua itu dicapai melalui hal-hal semu. Sebab pertumbuhan yang diraih sesungguhnya diperoleh dari konsumsi masyarakat yang meningkat. Bukan karena laju industrialisasi dan ekonomi nilai tambah. Tapi dari eksploitasi sumberdaya alam yang sedang memiliki posisi tawar yang baik di pasaran dunia saat itu. Sebagaimana yang dilakoni Soeharto selama 32 tahun berkuasa.

Jika dicermati dengan seksama, kontribusi industri manufaktur terhadap produktifitas Nasional sesungguhnya menurun tajam selama 10 tahun pemerintahan SBY (dari 28% pada tahun 2004 menjadi 21% pada tahun 2014, Kompas 12 Oktober 2016). Dari kacamata kemampuan ekspor nilai tambah, produk manufacturing Indonesia nyatanya berada pada posisi kedua terendah diantara negara-negara jiran lainnya. Pada tahun 2011, kurang dari seperempat dari keseluruhan nilai tambah industri manufacturing yang ditujukan untuk ekspor. Turun hampir setengah dari angka 40% yang dicapai pada tahun 2000 (OECD-WTO, Trade in Value Added, October 2015).

Sementara itu, perhatian pemerintahan SBY terhadap faktor-faktor pendukung roda ekonomi, khususnya infrastruktur, juga terbilang minim. Misalnya dalam hal transportasi dan energi. Dua hal yang kini menjadi agenda utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Meskipun tak mudah dan harus berhadapan dengan bermacam kendala, Indonesia kini tetap memaksakan diri membangunnya.

Maka seandainya hal itu kelak terwujud, manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Nasional baru dapat kita rasakan kemudian. Mungkin setelah masa kekuasaan Jokowi-JK beralih kepada yang lain.
Ketika mulai membangun bangsa, kita memang hanya bermodalkan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah. Hal yang selalu menggiurkan nafsu bangsa-bangsa asing untuk datang dan menjajahnya.

Kita memang tak memiliki sumberdaya lain yang memadai. Hal-hal yang dibutuhkan untuk mengolah dan menghasilkan nilai tambah dari semua anugerah Tuhan itu. Pengetahuan, teknologi, keuangan, maupun kemampuan mengelola dengan baik dan semestinya.

‘Persenjataan modern’ yang justru digunakan negara-negara maju agar dapat meneruskan hasratnya ‘menjajah’ bagian dunia lain yang sedang berkembang. Melalui kendali dan kekuasaan terhadap hal-hal itu, bangsa-bangsa pemilik sumberdaya alam yang baru menggeliat setelah merdeka seperti Indonesia —- dengan segala kegembiraan, kesombongan, kemiskinan, ketidak-sabaran, kemalasan, kebodohan dan kesyirikannya —- kembali mereka lumpuhkan.

Menggadaikan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki untuk memperoleh bantuan —- agar pembangunan dapat segera berlangsung —- bukanlah sebuah pilihan. Tapi jalan yang memang harus ditempuh pada masa paling awalnya. Dengan kebutuhan yang begitu banyak dan luas, kita terus dipaksa menghadapi dilema zaman itu : menyediakan penawar kegembiraan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat setelah memperoleh kemerdekaan, mengatasi kemiskinan yang secara masif diwariskan penjajah sebelum angkat kaki dari negeri ini, mengelola ketidak-sabaran hasrat yang ingin segera merasakan manfaat kemerdekaan itu sendiri, membangkitkan tekad dan gairah bergotong-royong untuk mengejar ketertinggalan, hingga menjunjung tinggi dan merayakan kemajemukan bangsa yang sebelumnya —- dan hingga kini —- justru menjadi celah dan kelemahan utama kita yang selalu dimanfaatkan ‘penjajah’ untuk memecah belah.

Dari semua itulah tabiat pemburu rente bermula dan subur berkembang. Semula memang ‘dimaklumkan’ untuk menghadapi dilema kemerdekaan itu sendiri. Tapi rongrongan mereka yang ingin selamanya menjajah, ’memaksa’ para pemimpin yang mengelola bangsa ini ‘terjebak’ menjadikannya sebagai ‘budaya’. Lalu, hampir semua pendekatan yang dipelihara dan dikembangkan mengacu pada filosofi ‘pemburu rente’ (rent seeker) itu. Sedemikian rupa hingga menepis —- bahkan mengabaikan —- semangat ‘penciptaan dan pengembangan’ nilai-nilai agar kita dapat mengungguli persaingan (kompetitif). Bukan semata berlindung dibalik anugerah Tuhan (komparatif).

Ketiga, ini yang terus menghantui gerakan Reformasi yang dicita-citakan itu. Revolusi Mental memang harus dilakukan. Karena perjalanan bangsa ini telah terlalu jauh melenceng dari alur semestinya. Tapi tak ada revolusi yang berjalan tanpa penumpasan.

Sebab revolusi adalah keinginan untuk mengubah dan mengganti yang sebelumnya secara seketika dan seksama. Bukan dengan cara-cara yang penuh kompromi dan kesabaran untuk menggiring dan menanti kesadaran melakukan perubahan.

Revolusi juga harus beriringan dengan panggung-panggung senyap yang terus-menerus memikirkan, mengembangkan, dan menyempurnakan gagasannya. Agar nilai-nilai unggul untuk bersaing secara terbuka benar-benar nyata. Bukan sesuatu yang sesungguhnya semu.

Jilal Mardhani
8 Desember 2016

Most Popular

To Top