Hukum & Kriminal

Aksi Menghalangi Tugas Liputan Metro TV, Peserta Demo 212 ini Bisa Diancam Pidana 2 Tahun Bui

Ayonews, Jakarta
Upaya penghalangan tugas dan liputan terhadap jurnalis Metro Tv saat meliput aksi super damai 212, pada jumat (2/12/2016) oleh sekelopok orang dikategorikan sebagai intimidasi. Dewan Pers menyarankan agar Metro Tv melakukan pengaduan resmi ke Dewar Pers, agar intimidasi terhadap jurnalis tak kembali terjadi.

“Saya sarankan Metro Tv punya pengaduan resmi kepada Dewan Pers untuk di-follow up. Sehingga tidak terhenti begitu saja,” kata Ketua Dewan Pers Bidang Pengaduan dan Etika Imam Wahyudi kepada Metro Tv, Minggu (4/12/2016)

Pernyataan Imam tersebut menyikapi Intimidasi terhadap jurnalis yang menimpa dua reporter dan satu juru kamera Metro Tv yang tengah meliput aksi pada 2 Desember lalu.

Jurnalis Metro TV yang diintimidasi oleh massa aksi tersebut adalah juru kamera Shinta Novita dan reporter Aftian Siswoyo di halaman Masjid Istiqlal dan reporter Rifai Pamone di depan Gedung Sapta Pesona.

Menurut Imam upaya penghalangan atau intimidasi yang membuat seorang jurnalis tidak bisa menjalankan tugas dengan profesional bisa diancam pidana. Aturan ini tertuang dalam Undang-undang 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dia (pelaku) memang bisa diancam pidana maksimal 2 tahun kurungan atau denda maksimal 500 juta rupiah,” ujarnya.

Imam menilai, masyarakat Indonesia pada umumnya belum teredukasi ihwal posisi seorang jurnalis. Padahal, kebebasan jurnalistik sesungguhnya ditujukan untuk menjamin kemaslahatan publik itu sendiri.

“Publik juga berkewajiban untuk menjaga sehingga mereka bebas melakukan tugasnya. Jurnalis dalam melakukan tugasnya itu dilindungi undang-undang. Maka bukan hanya polisi dan tentara yang berkewajiban melindungi, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya,” papar Imam.

Imam pun menambahkan, edukasi publik tersebut perlu dilakukan oleh seluruh komponan media massa. Publik perlu dikampanyekan menyikapi dengan baik manfaat kebebasan pers.

“Media literasi tidak bisa hanya dilakukan oleh Dewan Pers, hanya oleh KPI, hanya oleh Kominfo, tapi juga seluruh media,” kata Imam.(***)

Most Popular

To Top