Politik

Pepabri Meminta Penegak Hukum Tangkap Penggerak Makar, Termasuk Purnawirawan TNI

Ayonews, Jakarta
Aparat  penegak hukum diminta tidak ragu untuk menangkap siapa saja, termasuk purnawirawan TNI, yang menggerakkan isu makar dalam demonstrasi yang rencananya bakal digelar di Monas pada Jumat (2/12/2016).

Permintaan ini disampaikan Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar saat konferensi pers yang digelar DPP Pepabri, di Restoran Taste Paradise, Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11/16).

“Itu sudah masalah individu (kalau ada purnawirawan yang bermain isu makar), siapapun dia, pejabat, wali kota, purnawirawan jenderal, kalau ada indikasi dan didukung data dan fakta hendak memecah-belah keutuhan NKRI dan Pancasila, tindak tegas,” tegas Agum.

Agum mengatakan, purnawirawan memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil setelah purna tugas yaitu, hak dipilih dan memilih dalam pemilu maupun pilkada. Namun perbedaan sikap politik itu bersifat sementara. Jika proses politik selesai maka perseteruan juga harus diakhiri.
“Perbedaan politik sifatnya sementara. Setelah selesai harus dihormati,” katanya.

Agum menegaskan, DPP Pepabri sangat peduli akan keutuhan NKRI dan Pancasila. Sebagai prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Tribata, semangat setia pada NKRI dan Pancasila tidak bisa ditawar lagi. Bila perlu siap mengorbankan nyawa demi menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila.

Menurutnya, sikap tersebut bisa diartikan sebagai bentuk kepedulian purnawirawan TNI-Polri atas memanasnya suhu politik akibat pernyataan cagub DKI Basuki T Purnama alias Ahok yang dianggap menodai agama.

Pepabri mengerti ketersinggungan umat Islam namun mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Pepabri, lanjut Agum, mengikuti situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir termasuk mencermati rencana demonstrasi yang belakangan disebut sebagai doa bersama di Monas pada 2 Desember mendatang.

Pihaknya meminta masyarakat yang berencana menggelar aksi atau doa bersama dapat memegang teguh komitmen yang disepakati dengan pemerintah, dalam hal ini, Polri, yakni melaksanakan demonstrasi super damai.

Namun demikian, Pepabri, mengingatkan masyarakat yang ikut aksi untuk tidak memaksakan kehendak.

Aparat penegak hukum juga diminta berani menindak tegas pihak-pihak yang menungggangi aksi tersebut. Terlebih, ada indikasi bakal disusupi teroris.

“Harapan kami, ayo laksanakan demo 2 Desember sesuai dengan komitmen. Jangan memaksakan kehendak, kalau proses hukum telah berjalan yang berbicara adalah pengadilan. Kalau memaksakan kehendak artinya menginjak-injak hukum,” tegas Agum.(***)

Most Popular

To Top