Pilgub

Isi Kontrak Politik dengan PPP ini Bukti Keberpihakan Ahok Pada Umat Islam

ini-isi-kontrak-politik-ahok-djarot-dengan-ppp-djan-faridz

Ayonews, Jakarta

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Dian Faridz menepis tudingan kalau dukungannya kepada Cagub Petahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tidak berpihak pada umat Islam. Justru, PPP ini memilih Ahok karena banyak kebijakan mantan Bupati Belitung Timur itu berpihak pada kepentingan Umat.

Dalam sebuah kesempatan, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta ini mengaku bahwa penetapan dukungan kepada
pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 melewati proses perdebatan alot di internal partai.

“Langkah DPP PPP melewati proses perdebatan di internal partai. Dinamika internal partai membahas sekaligus merumuskan konsep pemimpin Islam,” ungkap Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta, Djan Faridz, di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2016).

Salah satu yang diperdebatkan, menurutnya, terkait latar belakang Ahok yang bukan beragama Islam. Sementara, partai berlambang kabah ini sedianya mengedepankan konsep kepemimpinan dalam Islam.

Meski demikian, kata Djan, akhirnya partai ini mempertimbangkan konsep keimanan dan kewilayahan yang menyimpulkan pemimpin daerah bukanlah pemimpin agama.

“Ada konsep al imanah dan Al wilayah bahkan sampai titik titik mana seorang nonmuslim bisa menjadi pemimpin,” katanya. “Sehingga sampailah pada kesimpulan pemimpin daerah bukanlah pemimpin agama. Ahok dalam hal ini adalah calon Gubernur, calon pelayanan masyarakat.”

Selain itu, dukungan tersebut diberikan karena Ahok-Djarot bersedia meneken kontrak politik yang berpihak pada kepentingan Umat Islam.
Berikut isi kontrak politik atau nota kesepahaman yang ditandatangani Ahok-Djarot:

Program Kerja yang Berdampak Langsung kepada Umat Islam

A. Menambah fungsi Jakarta Islamic Center yang terletak di Jakarta Utara untuk menjadi pusat perpustakaan sejarah Islam Indonesia,

B. Membangun masjid raya di setiap wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta, seperti Masjid Raya di Daan Mogot, Jakarta Barat,

C. Memberikan anggaran rutin untuk perbaikan dan perawatan pada setiap masjid dan musala. Khususnya tempat wudu dan toilet yang dilengkapi dengan akses air bersih dan penerangan di wilayah DKI Jakarta,

D. Meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan imam, muadzin, ustaz, ustazah, serta marbot masjid dan musala di wilayah DKI Jakarta. Antara lain dengan memberikan tunjangan bulanan,

E. Memberikan bantuan untuk perbaikan gedung dan biaya operasional untuk pondok pesantren yang ada di wilayah DKI Jakarta,
F. Memberi kesempatan kepada pondok pesantren swasta untuk melakukan kerja sama pengelolaan dengan Pemprov DKI Jakarta,

G. Menghormati, mengizinkan, dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan perayaan hari besar umat Islam.

Termasuk merayakan malam takbiran dan menutup seluruh tempat hiburan malam sepanjang bulan suci Ramadan di wilayah DKI Jakarta.

Program Kerja yang Berdampak Langsung kepada Seluruh Warga DKI Jakarta

A. Membangun tempat terpadu bagi panti asuhan, rumah jompo, rumah singgah anak-anak telantar, dan sarana kesehatan, pendidikan dan budaya di lahan Pemprov DKI Jakarta,

B. Memberi bantuan biaya operasional untuk panti asuhan, panti jompo, rumah singgah anak telantar yang tidak dikelola Pemprov DKI Jakarta,

C. Memberi kesejahteraan untuk warga atau nelayan yang terkena dampak relokasi, sehubungan dengan reklamasi. Antara lain dengan membangun pelabuhan rakyat yang dilengkapi rumah susun di sepanjang tanggul laut yang terhubung dengan tempat pelelangan ikan, tempat penyimpanan ikan (cold storage), pusat jajanan serba ada, pasar tradisional, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah di atas lahan reklamasi dan transportasi laut antar pulau bagi warga Kepulauan Seribu,

D. Memberi kesejahteraan bagi warga DKI Jakarta yang terkena relokasi akibat penggusuran dengan membangun rumah susun pengganti yang lengkap dengan sarana pendidikan, pasar, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal semula,

E. Melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas PKL di pusat belanja dan perkantoran menjadi minimal 5 persen dari luas lantai,

F. Membangun pusat jajanan serba ada untuk PKL berdagang di tanah telantar di wilayah DKI Jakarta,

G. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas program MH Thamrin, yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas kampung-kampung di DKI Jakarta. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977.

Nota kesepahaman atau kontrak politik tersebut, ditandatangani Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz dan Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusuma, serta Ahok dan Djarot pada Senin 17 Oktober 2016 jenar.(***)

Most Popular

To Top