Hukum & Kriminal

Polda Metro Akan Tindak Tegas Massa Pendemo 4 November yang Anarki & Memprovokasi Kebencian

Ayonews, Jakarta

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan telah mengeluarkan maklumat
larangan melakukan tindak pidana kepada para peserta demo 4 November. Bila massa pendemo mengindahkan maklumat tersebut, Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan tegas.

“Maklumat ini sifatnya mengingatkan, ketentuan itu sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun yang melakukan tindak pidana, ketika mengganggu ketertiban umum dapat diproses,” tegas Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Agus Rohmat kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/11/2016).

Maklumat tersebut telah disampaikan kepada perwakilan massa saat koordinasi dengan aparat kepolisian. Namun, pihak kepolisian akan menyampaikan lagi maklumat tersebut untuk mengingatkan kembali massa pendemo.

“Nanti akan kita teruskan kepada Polres jajaran untuk diteruskan kepada masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing dan tentunya mohon bantuan rekan-rekan media bisa diteruskan ke masyarakat, sehingga ketika menyampaikan pendapat di depan umum bisa berjalan lancar, aman dan damai,” lanjut Agus.

Agus mengimbau massa demo untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Polri akan mengamankan jalannya unjuk rasa. Namun perlu diwaspadai, jangan sampai terjadi provokasi atau ada pihak-pihak lain yang mengganggu jalannya demonstrasi,” sambungnya.

Maklumat bernomor MAK/03/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kapolda memuat 8 poin yang isinya pelarangan melakukan tindakan pidana mulai dari menyebar kebencian hingga membawa senjata api dan senjata tajam.

“Semua ini (isi maklumat) sesuai aturan hukum yang berlaku,” imbuh Agus.

Ia menambahkan, maklumat tersebut dikeluarkan semata-mata untuk memelihara situasi kamtibmas yang kondusif dan menjaga keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama aksi berlangsung.

Penyamanpaian pendapat di muka umum adalah hak bagi setiap warga negara seperti tertuang dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono menyampaikan, pihaknya telah memiliki prosedur tetap (protap) dalam tahapan-tahapan pengamanan unjuk rasa.(***)

Most Popular

To Top