Pendidikan

Usut! Kongkalikong Kepala Sekolah dan Ketua Komite SDSN Jatirahayu V Paksa Orangtua Siswa Beli Buku Yudhistira

Ayonews, Kota Bekasi

Para orangtua siswa-siswi Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) Jatirahayu V,  Pondok Melati Kota Bekasi, hampir dua bulan ini serasa diteror Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.  Para orangtua ini dipaksa untuk membeli sejumlah buku yang diduga menjadi obyekan kepala sekolah dan ketua komite SDSN yang sebenarnya tidak wajib untuk dibeli.

Yang membuat mereka tak berdaya, kepala sekolah dan ketua komite sekolah yang ngobyek dibekingi walikota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.  Tak hanya dipaksa membeli, para orangtua siswa juga diancam anaknya tak akan naik kelas dan bakal dikeluarkan dari sekolah tersebut bila membangkang tak membeli buku.

img-20161002-wa0013

Nomor dua dari kanan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua Komite Sekolah yang juga politisi Partai Demokrat Bekasi Sodikin dan Kepala Sekolah SDSN Jatirahayu V Efinis, bangga setelah sukses memaksa para orangtua siswa membeli buku referensi terbitan Yudhistira.

Teror yang dialami para orangtua siswa-siswi SDSN Jatirahayu V ini disampaikan Fifi dan Maya. Kedua orangtua siswa ini mengaku hampir setiap hari diteror orang tak dikenal untuk tidak mengadukan proyek jualan buku yang diduga hasil kongkalingkong kepala sekolah bernama Efinis dan ketua komite sekolah bernama Sodikin dan pejabat pendidikan dasar dan menengah  dengan penerbit Yudhistira.

Fifi dan Maya serta lima rekannya sudah berupaya mengadukan masalah ini ke berbagai instansi. Bahkan, sampai ke presiden dan wakil presiden. Namun perjuangan mereka untuk mencari keadilan belum membuahkan hasil.

img-20161004-wa0003

Para orangtua siswa SDSN Jatirahayu V, Kota Bekasi, wajib mengisi formulir ini sebagai bentuk persetujuan membeli buku referensi terbitan Yudhistira dengan cara dipaksa dan diancam anak mereka akan dikeluarkan bila tak mau membeli buku tersebut.

”Bayangkan, mereka memaksakan kepada semua orangtua siswa membeli buku yang harganya 500 ribu. Di sekolah ini tidak semua orangtua siswa mampu untuk membeli buku tersebut. Coba satu orangtua punya tiga anak yang sekolah di SDSN ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ironisnya, buku yang mereka jual, setelah kami bandingkan dengan sekolah swasta, harganya lebih mahal. Makanya di sinilah kami menduga adanya kongkalikong. Mereka mencari keuntungan dengan cara memeras orangtua siswa,” tutur Maya, Senin (3/10/2016).

Dalam kasus ini, menurut Maya, diduga kuat terjadi korupsi. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini juga terdapat ketentuan tentang larangan dan pengawasan.

“Dalam PP ini jelas ditegaskan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif, dilarang untuk menjual buku pelajaran  bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan,” ujarnya.

Yang paling disesalkan Maya, para pejabat hingga walikota dan anggota dewan bukannya melindungi warganya, justru mereka melindungi kepala sekolah dan ketua komite sekolah yang nota bene anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Demokrat.

“Padahal walikota tahu ada aturan, ada undang-undang tentang larangan menjual buku di lingkungan sekolah negeri.  Tapi malah nantangin silakan lapor ke presiden. Ini walikota apa, kalau nggak ikut kolusi sama kepala sekolah dan ketua komite, nggak mungkin dia mau melindungi mereka,” ujarnya.

Sementara itu Fifi menambahkan, dia bersama 6 orangtua siswa dan siswi lainnya terus berjuang menghadapi ketidakadilan dan pemerasan kepada para orangtua siswa dan siswi.

“Kami akan mengupas tuntas tindak koruptif yang dilakukan kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Kami nggak takut diteror. Sudah sering kami diteror dan diancam, kami nggak takut,” cetus Fifi.

Fifi menduga, modus  pemaksaan para orangtua siswa untuk membeli buku  referensi itu untuk mencari keuntungan pribadi.

“Aneh, ini kan sekolah negeri. Berani benar kepala sekolah dan ketua komite sekolah memaksa dan mengancam para orangtua untuk membeli buku. Ujung-ujungnya katanya dapat bonus proyektor. Nah ini aja sudah ketahuan bagaimana mereka mencari keuntungan pribadi,” ucapnya.

Fifi dan para rangtua siswa lainnya pernah berkonsultasi dengan pejabat di Bina Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menanyakan boleh tidaknya buku referensi terbitan Yudhistira itu yang harus dibeli itu.

“Ternyata jawaban orang Bina Program itu, buku referensi terbitan Yudhistira tersebut tidak boleh dipakai para siswa. Hanya para guru yang menggunakan buku tersebut sebagai penambahan materi mengajar,” paparnya.(***)

Most Popular

To Top