Hukum

Jangan Ganggu Yogya yang Ramah & Toleran, Aksi Dukung Referendum Papua Harus Ditindak Tegas

image1

Ayonews, Yogyakarta

Sejumlah aktifis dan pemuda menggelar aksi damai dengan cara longmarch menuju kawasan titik nol km Yogyakarta. Aksi dilaksanakan pada Kamis (16/6) siang dimulai dari Jl. Kusumanegara Yogyakarta. Elemen aksi tersebut menamakan dirinya Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB) dipimpin oleh Emanuel.

Dalam orasinya para pengunjuk rasa mengkritisi adanya dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menyikapi aksi damai yang digelar oleh segelintir orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Disampaikan juga bahwa dugaan pembungkaman terhadap ruang demokrasi yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut sempat beberapa kali terjadi sehingga ada sejumlah warga yang diamankan.

Menurut salah seorang pengunjuk rasa, ada beberapa orang yang sempat diamankan pada saat membagi-bagikan selebaran seruan aksi di beberapa titik sebelum pelaksanaan aksi.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa  meminta agar seluruh perusahaan asing yang ada di atas tanah Papua segera ditutup, adanya referendum rakyat dan dibukanya ruang demokrasi seluas-luasnya. Selain itu, juga ada beberapa poster yang dibawa pengunjuk rasa antara lain bertuliskan menolak tim pencari fakta buatan Jakarta, berikan ruang demokrasi bagi rakyat Papua dan menolak peraturan wilayah tentang pemekaran wilyah.

Aktifis Yogyakarta Tolak Aksi

Sementara itu, aktivis Yogyakarta yang dimintai tanggapannya atas aksi tersebut, Tutik Purwaningsih, selaku Sekretaris Dewan Pengurus Forum LSM DIY menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan dan menolak aksi elemen GRPB karena sudah mengarah pada dukungan gerakan separatis yang dilakukan oleh sejumlah oknum pemuda dan mahasiswa/aktifis.

“Lebih parahnya lagi aksi tersebut mendapatkan dukungan beberapa tokoh aktifis gerakan sosial di DIY. Sejak awal Forum LSM DIY berpendapat bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki pendekatan kebijakan yang pro kesejahteraan bagi Papua, penghormatan terhadap HAM seperti kebijakan alm. Presiden Abdurrahman Wahid,” katanya.

Forum LSM DIY, sambung Tutik, mengkhawatirkan dukungan terhadap gerakan GRPB sejengkal demi sejengkal akan menguat. 

Gerakan separatis ini jelas melanggar hukum positif, dan harus di proses hukum dengan tegas, menurut koordinator LSM Papua Victor Wedan.

Sedangkan pada kesempatan berbeda, Koordinator Forum Yogyakarta Damai (FYD), Ahmad Zakaria, berpandangan aksi GRPB tersebut bias dan dikhawatirkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan kondisi riil yang ada. “Apalagi aksi ini dilakukan di Yogyakarta, kota yang ramah dan toleran,” ujarnya.

Sepanjang kajian FYD, kata Ahmad, kebijakan Presiden Jokowi meneruskan pendahulunya alm. Presiden Abdurrahman Wahid terkait otonomi khusus, dan berbanding terbalik dengan kebijakan Orde Baru yang sentralistik. Bahkan dalam rencana ke depan, penekanan kebijakan diarahkan pada pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infra struktur seperti rel kereta api dan penambahan jalan raya.

“Oleh karena itu FYD berpendapat GRPB perlu membaca lebih dalam persoalan ini. Terlebih lagi isu yang dituduhkan dalam aksi seperti penangkapan, penculikan serta kekerasan terhadap aktifis Papua masih perlu diklarifikasi,”pintanya.

Sementara aksi sendiri berlangsung dengan lancar dan para pengunjuk rasa membubarkan diri setelah membacakan pernyataan sikapnya. Pelaksanaan aksi juga mendapatkan pengawalan dari pihak keamanan.(SO)

Most Popular

To Top