Pilgub

RUU Pilkada Sarat dengan Pesanana untuk Menjegal Calon Independen

Ayonews, Jakarta

Ditengarai  revisi Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada sarat dengan pesanan. Ini tampak  dari munculnya satu pasal hasil revisi yang baru disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.

Yakni frasa pasal 9 dan 22 b UU Pilkada, di mana Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diharuskan berkonsultasi dengan parlemen saat menyusun peraturan teknis tentang Pilkada.

“Kami kaget sebetulnya dari proses revisi undang-undang ini. Padahal awalnya kami menduga revisi terkait hanya ada pencalonan, pemilih, penegakan hukum sitem pemilu, di akhir dalam paripurna kemarin ada satu pasal yang menarik kemudian menjadi polemik hari ini terhadap pasal konsultasi,” jelas peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M. Pratama di Jakarta, Minggu (12/6).

Menurut Heroik, bisa dimungkinkan jika ketentuan tersebut sudah terlihat dalam pengajuan naskah akademik atau justru muncul di tikungan terakhir.

“Ya boleh dibilang (muncul di tikungan akhir). Kami masih melakukan kajian dan belum menyimpulkan untuk melakukan judicial review, melainkan masih melakukan kajian,” ujarnya.

Dalam pembahasan UU Pilkada yang sudah disahkan pemerintah dan DPR, sambung Heroik, kental dengan pesanan sponsor. Bisa dilihat dari proses pembahasan yang cukup panjang di parlemen.

“Pertama ada pesan sponsor, sponsornya siapa? Bisa elite politik, elite eksekutif,” tegas Heroik.

Adapun, sebagian kalangan beranggapan revisi UU Pilkada sebelum disahkan ada poin-poin yang diduga bertujuan menjegal calon kepala daerah yang maju lewat jalur independen.

Semisal, syarat dukungan buat calon perseorangan harus 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Padahal aturan sebelumnya hanya enam persen. Serta adanya verifikasi data faktual berupa pengecekan dukungan KTP oleh KPU juga dianggap melemahkan calon independen.(***)

Most Popular

To Top