Pilgub

Takut Ahok Kembali jadi Gubernur DKI, Isu Sumber Waras Sengaja Terus Digulirkan Para Hater

Ayonews, Jakarta

Isu Sumber Waras masih terus digulirkan untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Baik melalui legislatif, lawan-lawan politik Ahok atau aksi-aksi demo.

Padahal, KPK sudah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam transaksi pembelian RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mencium gelagat Isu Sumber Waras dipolitisir sedemikian rupa untuk  terus menerus menjadi bahan menyerang Ahok.

Refly menyimpulkan bahwa politisasi itu bisa jadi terkait dengan hajat politik terbesar DKI, yaitu Pilkada 2017. “Tingginya elektabilitas Ahok mengkhawatirkan banyak lawan-lawan politiknya,” kata Refly, di Jakarta, Kamis (6/5/2015).

Refly menduga, ada peran BPK untuk mempolitisasi isu Sumber Waras menjadi kasus korupsi. Seharusnya, lanjut Refly, BPK harus independen.

“Tapi terkesan BPK sengaja menyodorkan diri menjadi ‘kuda troya’ kepentingan politik dari siapa pun atau partai apa pun,” ungkap Refly.

Refly menyarankan BPK untuk bersih-bersih dari keentingan partai politik. Kalaupun ada orang BPK yang berasal dari partai, maka badan tersebut harus memastikan bahwa yang bersangkutan sudah pensiun minimal lima tahun terakhir dari perpolitikan.

“Kalau nanti terbukti audit BPK itu yang salah, maka ini akan mencoreng kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan yang independen.Publik bisa hilang kepercayaan,” tegas Refly.

Terus bergulirnya isu Sumber Waras juga turut menjadi perhatian sejumlah pegiat antikorupsi. Sebuah catatan berjudul Jalan Lurus Menuju Sumber Waras pun ditulis para pegiat anti korupsi.

Ketua tim penulis dan mantan auditor BPK, Leonardus Joko Eko Nugroho, mengatakan bahwa  catatan itu merupakan upaya untuk mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tata kelola yang baik.

Dari data dan fakta yang ditemukan para penulis, lanjut Leo, BPK dinilai keliru dalam menyimpulkan adanya kerugian dalam pembelian lahan Sumber Waras.

Menurutnya, BPK dianggap tidak profesional.

“Salah satunya dilihat dari rekomendasi yang ditujukan ke Pemprov, itu tidak mungkin dilakukan semua,” kata Leo di Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Dari hasil audit BPK pada 2015 lalu, berdasarkan indikasi kerugian, Leo menyebut BPK memberikan rekomendasi bagi Pemprov DKI untuk membatalkan upaya pembelian lahan Sumber Waras.

Leo menilai, hal ini tidak mungkin dilakukan, dan sangat mungkin justru akan menimbulkan kerugian baru. Fakta-fakta yang sudah terungkap menunjukkan bahwa BPK keliru dalam menyimpulkan.

“BPK tidak seharusnya tebang pilih dalam membuat laporan. Ngototnya BPK dalam menyebut ada kerugian pun dinilai terlalu memaksakan diri dan mengada-ada. Jelas ada unsur politis dalam audit ini,” papar Leo.

Sebagai mantan auditor BPK, Leo tahu bahwa di tubuh BPK banyak pegawai dan tenaga berlatar belakang partai politik.

“BPK tidak bisa berpolitik. Diperbaikilah. Yang sudah duduk menjabat sadar dirilah, ini di lembaga independen. Kembali ke marwah lembaga negara pemeriksa keuangan,” ujar Leo.(***)

 

Most Popular

To Top