Ibukota

Ahok: RT RW Tak Mau Dikasih Intensif Tak Apa, Mereka Tak Seberkuasa Seperti Dulu

Ayonews, Jakarta

Kelompok Ketua RT/RW  menentang pelaporan via aplikasi Qlue dengan uang operasional yang diberikan ke mereka senilai Rp 900 ribu hingga Rp 1,2 juta.  Bahkan sebagian ada yang tersinggung dengan nominal yang diberikan Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, mereka juga tak bisa digaji setara upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3,1 juta.
“Ya enggak bisa lah. Orang enggak ada duitnya. Mending enggak usah,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Uang operasional yang dihitung berdasarkan Rp 10 ribu per laporan RT, menurut Ahok, harus didapat melalui laporan via Qlue. Dengan begitu, kinerja RT/RW lebih terukur. “Tapi tak apa dan tak masalah bila mereka tak mau menerima duit itu,” cetus Ahok.

“Makanya kita bilang, kalau kamu mau dapat uang operasional, itu Anda harus terukur kerjanya. Kalau enggak mau ya sudah, enggak usah,” kata Ahok.

Apalagi, lanjut Ahok, RT/RW sekarang juga tak seberkuasa seperti era terdahulu. Bila dulu RT/RW berwenang mengeluarkan rekomendasi perizinan, kini RT/RW sudah tidak seperti itu. Kini RT/RW lebih berperan sebagai pemerhati keluarga-keluarga di wilayahnya.

“Sekarang kamu minta KTP, minta domisili, masih perlu enggak dari RT/RW? Enggak perlu lagi,” kata Ahok.(***)

Most Popular

To Top