Ibukota

Diminta Lapor 3 x Sehari Ketua RT/RW Protes, Ahok: Kalau Nggak Suka Berhenti Aja, Pusing Amat

Ayonews, Jakarta
Kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok kepada ketua RT dan RW seluruh ibukota agar memberi laporan kinerja melalui aplikasi Qlue, memancing protes. Puluhan perwakilan Ketua RT dan RW wilayah Jakarta keberatan dengan kebijakan tersebut.

Protes ini disampaikan ke Komisi A DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (26/5/2016). Kewajiban yang mereka keluhkan ada pada SK Gubernur No.903 Tahun 2016 tentang pelaporan melalui aplikasi Qlue di mana ketua RT dan RW wajib menyampaikan laporan hasil kinerja sehari tiga kali.

“Kita disuruh setor foto baru dapat uang operasional Rp 900 ribu. Kalau nggak buat laporan, nggak dapat uang operasional. Satu foto Rp 10 ribu. Emang kita fotografer amatiran?” ujar Ketua RT 1 Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Mahmud Bujang usai memberi laporan.

Foto yang harus dilaporkan ketua RT dan RW adalah soal keadaan lingkungan di wilayahnya masing-masing. Misalnya ada tumpukan sampah, Ketua RT dan RW wajib mengupload fotonya di Qlue sehingga petugas bisa langsung bergegas membereskannya.

Namun para ketua RT dan RW ini merasa keberatan sebab sebagian dari mereka tidak terlalu memahami bagaimana menggunakan smartphone. Sementara dengan aturan tersebut, ketua RT yang produktif lah yang jika satu laporan dihargai Rp 10 ribu, maka mereka baru akan mengantongi dana operasional sebanyak Rp 900 ribu. Sementara untuk RW dihargai Rp 12.500 per laporan.

“Kalau Qlue kayak gitu masih belraku, kita seluruh RW dan RT yang ada di Kelurahan Pinang Ranti akan menyerahkan stempel ke kelurahan. Kita ramai-ramai mundur,” tutur Bujang.

Namun protes para ketua RT dan RW itu ditanggapi santai oleh Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu menganggap wajar jika ketua RT/RW dibebani dengan tanggung jawab. Pasalnya mereka juga sudah mendapat ‘gaji’ yang cukup besar.

“RT/RW itu minta uang dari APBD. Kita udah kasih tiap bulan. Sudah lama. Rp 700 apa Rp 800 ribu gitu. nah wajar kan. makanya kita bilang insentif ini, minta tanggungjawabnya,” kata Ahok di balaikota, Kamis (26/5).

Pengurus RT/RW menurut Ahok adalah tonggak paling bawah untuk mengurus warga. Karena sifatnya yang relawan, Ahok mengatakan, seharusnya setiap ketua RT dan RW memiliki kemauan besar untuk mengurusi lingkungan masing-masing.

“Nah kalau mau mengurusi lingkungan Anda, lapor kepada kami dong, SKPD mana yang tidak peduli. Ya kan kalau nggak, (tapi) kamu terima uang gimana? kalo kamu enggak pengen berbuat ini, kamu jangan jadi RT/RW,” ucap Ahok.

Kemudian Ahok memberi perumpamaan. Ia bisa saja tidak perlu masuk ke kantor tapi masih tetap bisa mendapat gaji setiap bulannya. Hanya saja hal tersebut tidak lah pantas dilakukan.

“Pantes nggak saya dibayar gaji oleh warga DKI, tapi tidak kerja? nah ini sama. Anda kan katanya relawan. Kalau Anda nggak suka ya berhenti aja jadi RT. pusing amat, sederhana kan,” tuka dia.

“Sekarang kan RT RW bagian dari lurah. Lurah bisa bekerja nggak kalau RT dan RW tidak punya hati, empati, dan memperhatikan warganya? itu saja pertanyaan saya” imbuh Ahok.(***)

Most Popular

To Top