Korupsi

Ombudsman Tamukan Pungli Asuransi Bhayangkara di Satpas SIM

Ayonews, Jakarta

Sudah sebulan ini Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Surat Izin Mengemudi (SIM) jadi sorotan. Tak hanya dari kalangan aktivis anti korupsi saja. Bahkan Presiden Joko Widodo turut mengkritisi masih banyaknya praktik pungutan liar di lembaga korps lalu lintas Polri ini.

Pungli tak hanya dalam proses pembuatan SIM, mau cepat tanpa tes, SJM jadi, harus bayar lebih mahal. Tapi dari temuan Ombudsman, praktik pungli juga dalam bentuk asuransi Bhakti Bhayangkara pada Satpas SIM saat investigasi ke beberapa Satpas SIM di Indonesia.

“Ini kami tanyakan khusus ke pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan), misalnya, apakah benar kehadiran Asuransi Bhakti Bhayangkara? Kemudian jawabannya, tidak benar,” kata Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Adrianus mengungkapkan, dalam investigasi Ombudsman, petugas berkomentar asuransi tidak wajib. Namun, dalam pelaksanaannya terkesan wajib.

Saat dikonfirmasi ulang, Adrianus menjelaskan instansi tersebut memiliki kedekatan khusus dengan Polri. Salah satunya pengurusnya merupakan purnawirawan petinggi Polri. Namun, Adrianus menyayangkan jika kedekatan khusus itu melanggar prosedur.

“Jadi misalnya, dia (Bhakti Bhayangkara) ada di situ (Satpas) kemudian menutup kesempatan yang lain. Kedua, dia bukan bagian dari sistem, tapi pura-pura di dalam sistem. Ada unsur cheating kan,” kata Adrianus.

Ia menyarankan, jika memang tak diperbolehkan ada perusahaan dalam Satpas SIM, maka semua harus keluar. Opsi lainnya, jika memang harus menggunakan asuransi, maka ditenderkan terbuka.

“Kamu melihat dua kemungkinan, jangan ada di situ supaya tidak terkesan anak emas bahwa memang dilegalkan. Kalau memang mau dilegalkan, meskipun dalam satu sistem ditenderkan supaya punya kesempatan sama,” kata Adrianus.(***)

Most Popular

To Top