Hukum

TNI Salah Bila Tidak Menindak Penyebar Paham Komunisme

Ayonews, Jakarta
Berkembangnya paham komunisme, marxisme,lenimisme menjadi ancaman kedaulatan negara. Sebagai komponen utama dalam mempertahankan kedaulatan negara, TNI punya kewajiban dalam mengantisipasi muncul dan berkembangnya aliran kiri itu.

Hal itu dikatakan Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu (18/5/2016) menyikapi terkait maraknya penyebaran atribut dan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di kalangan masyarakat.

“Hingga saat ini TNI telah bekerja sama dengan kepolisian melaksanakan penertiban penggunaan atribut dan simbol yang berbau paham komunisme,” kata Tatang.

Menurut Tatang, TNI baik secara institusi maupun individu menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam melaksanakan tugasnya. “Hal ini selaras dengan kode etik prajurit yaitu tunduk kepada hukum yang tertuang dalam Sumpah Prajurit TNI,” kata Tatang.

Menyikapi perkembangan penyebaran ajaran komunisme dan berbagai macam atribut PKI tersebut, diungkapkan Tatatng, TNI mengacu pada TAP MPRS XXV/1966, TAP MPR 1/2003 dan UU RI NO 27/1999 (Pasal 107 A sd 107 F) tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagai norma hukum dalam menjalankan tugasnya.

“Telah diketahui bersama dan secara jelas bahwa PKI sejak tanggal 5 Juli 1966 telah dinyatakan sebagai sebagai organisasi terlarang dan telah dibubarkan di seluruh wilayah Indonesia, serta larangan berbagai kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan faham dan ajarannya,” ujarnya.

Mengacu kepada norma hukum tersebut, tegas Tatang, apabila menemukan penyebaran atribut dan simbol PKI, maka sikap dan tindakan prajurit TNI wajib untuk menindak terhadap pelanggaran hukum. Selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian.

“Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para komandan satuan dan prajurit di lapangan dalam menertibkan maraknya atribut dan simbol PKI sudah benar dan sesuai aturan, jika TNI membiarkan dan tidak menindaknya maka justru TNI akan disalahkan karena melanggar pasal pembiaran terhadap kejahatan yaitu Pasal 164 KUHP,” tutup Tatang.(***)

Most Popular

To Top