Hukum

Simpan Catatan Anggota PKI & Keluarganya, BIN: Tuduhan Keluarga Jokowi Terlibat PKI itu Fitnah!

IMG-20160509-WA0002

Foto ajudan DN Aidit (lingkaran merah) ini dikait-kaitkan oleh para pembemci Jokowi sebagai orangtua Jokowi.

Ayonews, Jakarta

Dalam beberapa hari ini, beredar pesan berantai di jejaring media sosial terkait isu pembagian kaos gratis bergambar palu arit. Kurang lebih 102.000 kaos symbol komunis itu dibagikan. Pembagian kaos lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) ini diisukan telah dilakukan pada tanggal 9 Mei 2016, bertepatan dengan Hari Lahir PKI ke-102 tahun.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso kepada Ayonews, mengungkapkan, kabar pembagian kaos maupun buku-buku gratis tentang ajaran komunis ini sudah mulai menyebar di sejumlah daerah. “Paling banyak berada di wilayah DKI Jakarta,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos itu, Rabu (18/5/2016).

foto hael pki

Bambang Tri Mulyono, salah satu penyebar fitnah Jokowi anak PKI di media sosial.

Parahnya, lanjut Bang Yos, sejalan dengan maraknya isu atribut PKI tersebut, muncul beberapa artikel di media sosial yang mempropagandakan bahwa keluarga Presiden Joko Widodo terlibat PKI.

“Dalam propaganda itu ditudinglah orangtua Presiden Jokowi sebagai kader PKI. Di sebut juga Presiden Joko Widodo dituduh telah menyembunyikan identitas dan latar belakang orangtua beliau yang disebut sebagai tokoh PKI di Giriroto, Boyolali,” papar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

IMG-20160509-WA0000

Sebagai kepala BIN, menurut Bang Yos, lembaga yang dipimpinnya diberi kewenangan menyelenggarakan fungsi intelijen di dalam dan luar negeri, sesuai UU No 17 Tahun 2011, pasal 28 ayat 1.

“Sesuai tugas yang ditetapkan oleh Pasal 29 dari UU tentang Intelijen Negara tersebut, BIN membuat berbagai produk intelijen termasuk menyelidiki latar belakang pejabat negara. BIN sudah melakukan penelusuran kepada lembaga-lembaga yang di masa lalu dan hingga kini memiliki catatan mengenai anggota PKI dan keluarganya,” bebernya.

Berdasarkan penelusuran tersebut, sambung Bang Yos, BIN memastikan; tidak ada catatan bahwa orangtua Presiden Joko Widodo adalah tokoh atau kader PKI, baik di Giriroto, Boyolali, maupun di daerah lain. “Tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo dan orang tua/keluarga Presiden Joko Widodo terlibat PKI adalah fitnah,” tegasnya.

Terkait dengan maraknya isu atribut PKI, BIN mengajak masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

“Tindakan dan propaganda tersebut perlu diwaspadai sebagai ancaman terhadap ideologi Pancasila dan stabilitas nasional. BIN mengimbau dalam menyikapi propaganda dan fitnah-fitnah tersebut antara lain, masyarakat harus menolak segala bentuk propaganda dan tidak terpancing isu-isu fitnah yang dapat memecah belah persatuan bangsa, melaporkan kepada aparat keamanan setempat jika menemukan penyebaran lambang-lambang PKI dalam bentuk apapun,” urainya.

Selain itu, lanjut Bang Yos, jika ada propaganda negatif dalam media sosial agar tidak menyebarkan berita-berita tersebut, dan selanjutnya melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) agar segera bisa dilakukan pemblokiran.

Menyikapi maraknya aktivitas dan penyebaran atribut yang menunjukkan identitas PKI atau  komunisme di media sosial maupun di masyarakat, terang Bang Yos, pada tanggal 10 Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada aparat yang berwenang untuk melakukan pendekatan/tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.

“Masyarakat perlu memahami bahwa ada payung hukum dan dasar untuk bertindak terhadap penyebar ajaran komunis, yakni TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang larangan ideologi komunis di Indonesia dan UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ancamannya 12 tahun sampai 20 tahun penjara,” jelasnya.

Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 27 tahun 1999, pasal 107 a, Bang Yos menjelaskan, barang siapa di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.(ton)

Most Popular

To Top