Ibukota

Pemprov DKI Tidak Beri Uang saku untuk TNI/Polri Saat Penggusuran Kalijodo

Ayonews, Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan memberikan uang saku kepada anggota TNI dan Polri yang dilibatkan dalam penggusuran.

Namun demikian, hal itu tidak berlaku saat penggusuran kawasan Kalijodo beberapa waktu lalu. Sebab, penggusuran Kalijodo merupakan inisiatif dari polisi yang hendak memberantas penyakit masyarakat di kawasan tersebut.

“Jadi Polda waktu turun ngajak TNI. Dia melakukan razia penyakit masyarakat. Itu enggak ada hubungan dengan kami lho waktu itu. Jadi kami enggak bayar dong,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balai Kota, Jumat (14/5/2016).

Menurut Ahok, kebijakan memberikan uang saku kepada anggota TNI dan Polri yang dilibatkan dalam penggusuran biasanya diterapkan saat penggusuran yang inisiatifnya dari Pemprov DKI.

Uang yang diberikan mencapai Rp 250.000 per hari untuk tiap personel dan uang yang diberikan itu dikirim melalui transfer ke rekening tiap anggota.

“Misalnya saya mau tertibkan Monas atau rel untuk jalan raya, kami sediakan duitnya. Tapi kalau ada Operasi Sajam, kami bisa kasih enggak? Enggak bisa. Karena bukan wilayah (wewenang) kami,” cetus Ahok.(***)

Most Popular

To Top