Korupsi

Laporan Kunjungan Kerja DPR Stempel Doang, BPK Temukan Kerugian Negara 945 Miliar

Ayonews, Jakarta

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

Laporan ini sudah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke sepuluh fraksi di DPR.

“BPK melakukan audit dan melakukan uji sampling. Ternyata ada laporan (kunjungan kerja) yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan kunker yang dilakukan anggota dewan itu bisa dibuktikan atau tidak,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno, Kamis (12/5/2016).

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker kepada tenaga ahli. Alhasil, foto kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.

“Jadi artinya, aktifitas anggota Dewan itu menurut audit BPK, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan,” kata Anggota Komisi XI DPR ini.

Menyikapi audit BPK itu, lanjut Hendrawan, Fraksi PDI-P sudah menyurati anggota untuk menyusun ulang laporan kegiatan kunkernya selama satu tahun terakhir.

Laporan tersebut harus diterima Fraksi pada 25 Mei mendatang. “Anggota Dewan kalau reses gunakan sebaik-baiknya. Kalau melakukan sosialisasi empat pilar, sosialisasi UU, gunakan lah forum itu, kegiatannya ada gitu loh, jangan stempel saja,” ujar dia.(***)

Most Popular

To Top