Liputan Khusus

Pemerintah Mau Gali Kuburan Massal Korban Pembantaian 1965

Ayonews, Jakarta

Kabar soal pemerintah Joko Widodo akan menguak misteri korban-korban pembunuhan di tahun 1965 mendekati kenyataan.Kabar ini terhembus sejak Presiden Jokowi berada di Berlin bulan lalu. Kepada Luhut, Jokowi meminta membuka kembali sejarah kelam pelanggaran HAM korban tahun 1965.

korban 65

Perintah Presiden Jokowi kepada Menkopolhukam untuk mencari lokasi penguburan massal korban tragedi 1965, sebagai upaya mencari kebenaran sejarah. Hal ini terkait ada klaim  bahwa ratusan ribu korban 65 yang mati, namun sampai hari ini belum pernah ditemukan satu pun kuburan massal.

Perintah Jokowi pun ditindaklanjuti. Menkopolhukam mengundang  perwakilan dari Yayasan Perwakilan Korban Pembunuhan (YPKP) ’65 oleh Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (9/5) siang.

0

Dalam undangan itu, pihak yayasan diminta untuk memberikan data soal kuburan massal Tragedi 1965. Permintaan itu bukan tanpa kompenssi. Aktivis yayasan meminta jaminan keamanan. Luhut pun berjanji akan menjamin keamanan mereka.

Ketua YPKP ’65 Bejo Untung yang datang dengan sekitar 8 rekannya mengungkapkan, setidaknya ada 122 titik data kuburan massal yang diserahkan YPKP ’65.

Menurut Bejo, YPKP ’65 telah menyerahkan resume dan catatan kuburan massal korban tragedi 1965. Untuk 122 titik, itu baru di wilayah Jawa dan Sumatera saja. “Sebelum diserahkan, saya minta Menko Polhukam agar kami YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanannya karena di dalam rangka menunjukkan kuburan massal tersebut,” kata Bejo.

555dd4160423bde55d8b4569

Tak hanya itu, YPKP 65 juga meminta jaminan keamanan dari pemerintah agar kuburan massal tidak digusur, dipindahkan, dirusak atau  dihilangkan. Sebab kuburan massal merupakan bukti sejarah adanya pembantaian kala itu.

“Ketika saya minta jaminan tersebut, bapak Luhut menjawab dengn lugas ‘kita akan jamin keamanannya. Negara ini negara besar dan akan menjamin keselamatan dan saya akan perintahkan dan telepon ke Kodam dan Kodim’. Jangan sampai kami melaporkan apa danya kami justru dapat ancaman,” tutur Bejo.

20150811163156370

Jumlah titik kuburan massal menurutnya akan bertambah. Itu pun dijelaskan oleh Bejo cs dalam pertemuannya dengan Luhut.

“Itu tidak semuanya tercover. Masih ada di Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, itu belum dimasukan Itu jauh lebih besar lagi. Ada 122 titik, di mana menurut kalkulasi minimal di dalam kuburan massal itu ada 13.999 korban di dalamnya, itu saya pertanggungjawabkan,” tuturnya.

“Itu belum termasuk korban 65 yang dibunuh dan dibuang ke laut, ke sungai, Sungai Ular, Asahan, Brantas, Bengawan Solo, itu banyak sekali dan itu bisa kami pertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Foto Pembantaian PKI

Meski awalnya ragu, Bejo menyatakan melihat keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Komnas HAM pun dilibatkan dalam penanganan kasus korban tragedi ’65.

“Menkopolhukam akan menginstruksikan bawahannya untuk mendatangi lokasi secara sampel yang ada kuburan massal. Kalau perlu dilakukan ekshumasi (penggalian mayat),” ucap Bejo.

Namun tentu saja hal tersebut harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Jaksa Agung, dan para ahli di bidang ini seperti arkeolog dan sejawan. Kepada YPKP, Luhut menyebut akan melakukannya dalam waktu secepatnya.

“Saya menangkap, omongan bapak Luhut serius, tegas akan menjamin keamanan bapak-bapak semua. Saya sangat terharu, baru kali ini secara terbuka, Menko Polhukam mengundang kami dan bicarakan masalah ’65 secara terbuka dan dia akan menyelesaikannya,” ujarnya.

“Tadi saya sebut lokasi yang bagus di Boyolali, Pati dan Pemalang. Ini layak di ekshumasi. Jadi Pak Luhut juga menyampaikan simpati dalam hal ini kepada korban ’65,” tutup Bejo.

images

Tak Salah, 15 Tahun Dibui
Salah satu korban 65 lain, Sutarno menantikan soal rehabilitasi umum itu. Sebab dia mengaku tidak pernah terlibat dalam tragedi 65, namun ia merasa seperti penjahat negara. Sutarno dikejar-kejar hingga ditahan belasan tahun lamanya.

“Kami kan ditahan 15 tahun dan diburu 9 tahun. Tapi atas inisiatif pak Menko Polhukam kami sambut baik, apalagi akan ditindaklanjut lagi soal kuburan massal. Saya berharap data tidak disalahgunakan. Maka kami minta jaminan. Pak Luhut menjamin. Kita lihat nanti buktinya,” ujar Sutarno.

Pria asal Pekalongan tersebut ini berharap tindaklanjut Luhut dapat membantu korban 65 terbebas dari cap moral PKI. Apalagi mayoritas tapol dihukum tanpa ada pengadilan.

 

pembantaian PKI

“Kita minta pelurusan sejarah dan rehabilitasi secara umum karena mengalami penahanan tanpa proses hukum. Supaya pemerintah ambil tindakan. Kita orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dirugikan sampai 15 tahun,” kata pria berusia 73 tahun itu.

Di usia senjanya, Sutarno memiliki mimpi bahwa hidupnya bisa kembali ‘bersih’ seperti sebelum tahun 65. Termasuk soal pemenuhan hak-haknya.
“Harapan sebelum saya meninggal dunia, saya itu dulu PNS, tidak dipecat, tapi tidak menerima gaji, tidak juga menerima pensiun. Sampai sekarang,” tutup Sutarno.

Janji Keamanan
Sementera itu Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan pihaknya akan menyiapkan  tim untuk melihat beberapa kuburan yang dilaporkan di daerah Pati dan Wonosobo.
Menurut Luhut, dari titik-titik lokasi kuburan massal itu, akan dilakukan dalam waktu dekat. Tim ini juga akan melibatkan ahli termasuk dari sejarawan dan arkeolog.

“”Jaminan keamanannya jangan diganggu lah. Nanti kan Polhukam akan kirim tim ke sana, terpadu, untuk melihat itu. Segera. Sekarang kita ingin cari random di beberapa tempat gitu. Kenapa harus dirusak? Tidaklah, (dijamin)  saya kan Menko Polhukam,” jelas Luhut.

Luhut berjanji agar permasalahan korban 65 diselesaikan satu per satu. Namun demikian, Luhut juga mengingatkan kepada YPKPagar tidak meminta banyak terlebih dahulu sebelum masalah-masalah dasar sudah clear. Termasuk soal rehabilitasi bagi korban-korban 65.

“Ya tidak gitu juga. Saya juga tadi sudah tegur. Jadi jangan begitu euforia. Jangan sampai ngomong detil-detil begitu. Ini enggak bener juga. Semua diharap bisa menahan dirilah. Mereka (baru) menyerahkan kuburan massal. Kita mau periksa,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Luhut, ingin memastikan total jumlah korban 65 yang sebenarnya. Dari data yang diberikan YPKP, dari 12 titik kuburan massal, ada setidaknya 13 ribu lebih korban 65.

“Saya ingin meluruskan dulu jumlah yang di mulut mereka itu sampai ratusan ribu (korbannya). Karena itu buat generasi kamu tidak bagus. Seperti bangsa ini, bangsa pembunuh. Kalau yang mati itu seribun dua ribu, empat ribu okelah. Tapi tidak angka spektakuler yang disebut tadi,” beber Luhut.

hartiti-800x534

Hartiti. Ditangkap pada 1966, salah satu anaknya meninggal karena penyakit tatkala dia ditahan. “Anak pertama saya sudah cukup dewasa untuk mengerti penderitaan ibunya. Dia berpikir tentang hal itu sampai dia meninggal. Dia juga sering mendengar berita tentang saya. Dia meninggal karena dia mendengar orang-orang mengatakan hal-hal yang menyakitinya.” Foto dari Asia Justice and Rights.

kadmiyati-800x534

Kadmiyati sedang belajar di sekolah pendidikan guru di Yogyakarta pada 1965 ketika ia ditangkap. “Kapan akan ada keadilan? Siapa yang sadis dan kejam? Komunis? Atau pelaku pembunuhan? [Kita harus] menemukan kebenaran.” Foto dari Asia Justice and Rights.

kina-800x534

Frangkina Boboy. Ayahnya diduga terlibat dengan Partai Komunis, dan ditangkap dan ditahan pada 1965. “Ayah saya memiliki tanah di Lasiana -sebuah rumah dan sawah – tetapi karena dia dituduh sebagai komunis, keluarganya mengambil itu semua. Kami tidak memiliki apa-apa lagi, dan harus tunduk di atas tanah yang sebenarnya dimiliki oleh orang tua saya.” Foto dari Asia Justice and Rights.

lasinem-800x534

Suami Lasinem ditangkap dan disiksa pada 1969, dan akhirnya dikirim ke Pulau Buru. “[Suami saya] dijemput oleh tentara, teman-temannya sendiri, dan dibawa ke kantor desa (Kelurahan). Ia dipukuli, duduk terikat di kursi dan dipukuli. Punggungnya diinjak-injak sampai ia terluka parah. Awalnya saya bingung dan ciut, ketakutan, dan saya menyadari bahwa saya telah kehilangan pelindung saya, dan sumber nafkah saya. Bagaimana dengan anak-anak saya? Mereka perlu makan! … Saya masih terluka karena saya ingat hal-hal yang terjadi di masa lalu … Masih ada luka di hati saya.” Foto dari Asia Justice and Rights.

migelina-800x534

Migelina A. Markus, ditahan pada 1965 bersama dengan kedua orang tuanya dan kedua adiknya. “Tragedi ’65 membuat kami kehilangan orang tua kami, kakak saya, dan ada banyak penghilangan tanpa pengadilan atau bukti [yang menunjukkan] mereka telah mengkhianati negara atau bangsa ini. Saya ingin bersaksi sehingga orang tahu kebenaran tentang peristiwa yang kami alami.” Foto dari Asia Justice and Rights.

oni-800x534

Oni Ponirah. Dia baru 17 tahun ketika ditangkap pada 1965. “Saya diberitahu saya hanya dibawa untuk ditanyai. Ternyata saya ditahan selama 14 tahun. Dari tahun 1965 sampai akhir Desember 1979 … Kami tidak pernah mendapat keadilan. Saya berharap pemerintah akan meminta maaf kepada para korban.” Foto dari Asia Justice and Rights.

(***)

Most Popular

To Top