Hukum

Soal Kaos Palu Arit Aparat Dinilai Lebay, Ini Penjelasan Kapolri

Pemuda-pakai-kaos-lambang-PKI

Ayonews, Jakarta
Belakangan ini aparat gabungan TNI dan Polri gencar memburu pemakai dan penjual kaos berlambang palu arit. Baru-baru ini petugas gabungan intel TNI dan Polri mengamankan seorang pemilik toko si blok M yang menjual kaos bergambar lambang komunis itu.

images

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Padahal, mempublikasi logo palu arit sama dengan melakukan penyebaran paham yang dilarang oleh negara. Hal diatur dalam UU nomor 27 tahun 1999 yang merupakan perubahan dari Pasal 107 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

“Nah itu kan masih berlaku. Jadi termasuk orang yang mengajarkan, mengeksposekan paham-paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme (KML), itu bisa. Sekarang kalau kamu lihat lambang palu arit apa pandanganmu?” ungkap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (9/5/2016).

Badrodin menilai, penyebaran gambar palu arit sebagai bagian dari sosialisasi dari paham-paham tersebut.”Kita coba akan terapkan undang-undang itu. Kita akan lihat tergantung di mana karena itu ada persyaratan di tempat umum, melawan hukum, melalui media, ada melalui lisan-tertulis, itu bisa,” jawab Badrodin.

Soal pidana bagi pihak yang melanggar UU itu, ada dua kategorinya. Jika gambar atau pembahasan pada akhirnya menyebabkan kerusuhan, maka tersangka bisa dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Namun jika tidak, hukumannya 15 tahun bui.

“Makanya jangan main-main. (Itu masalah) serius. Baca saja UU itu,” tegas jenderal bintang empat tersebut.

Soal pembahasan ideologi Komunisme, Leninisme, KML jika dilakukan dalam koridor formal atau legal, menurut Badrodin, masih dapat diperbolehkan.

“Sekarang tujuannya apa. Kalau, itu kan tadi ada di tempat umum. Kalau dipublikasikan di media kemudian ada unsur supaya melawan hukum, artinya tidak ada izinnya kan berarti melawan hukum, bisa saja. Sepanjang unsur dalam pasal dipenuhi ya itu bisa diterapkan,” bebernya.

Memang, lanjut Badrodin, ada yang dilegalkan misalnya dalam sebuah diskusi yang ada izinnya. Kan kita bahas dulu. Itu menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme (KML). Jadi kalau kamu lihat palu arit apa yang ada di benak kamu?” tambah Badrodin.

Menurut Badrodin, tempat yang boleh menjadi sarana diskusi atau diizinkan untuk menunjukkan lambang palu arit, misalkan dalam sesi kuliah dalam kapasitas akademik.

“Kalau di kampus kan bebas, kan enggak ada masalahnya, boleh saja. Untuk keperluan akademik kan dibahas di situ boleh. Tapi kalau mengadakan simposium di hotel, tidak ada izinnya, ya (tidak boleh),” tutur dia.

Beberapa pihak menilai reaksi aparat cukup berlebihan alias lebay soal lambang palu arit ini. Namun Polri menilai bahwa hal tersebut merupakan permasalahan serius dan harus ditangani dengan serius jika ditemukan untuk dikonfirmasi apakah ada unsur penyebaran paham komunisme di baliknya. Termasuk dalam hal gambar pada budaya pop, seperti kaos band yang dijual di sejumlah toko.

“UU itu kan produk reformasi, kan tahun ’99. Persoalannya kalau kamu lihat palu arit apa yangg dibayangkan? (Memang) belum tentu (PKI atau komunisme) makanya yang menentukan kan ahli nanti,” tutup Badrodin.(***)

Most Popular

To Top