Ibukota

Soal Reklamasi, Ahok Mewarisi Kebijakan Presiden Soeharto

images

Ayonews, Jakarta

Tujuan reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di pantai Utara Jakarta sejatinya bertujuan untuk mengembalikan tujuan awal reklamasi itu sendiri.
Menurut Praktisi hukum, Prabowo Surjono ketika bicara soal reklamasi, bukan hanya gubernur DKI saja yang punya peranan, tapi juga pemerintah pusat.
“Di situlah ada aktor reklamasi dengan tujuan berbeda. Keppres 52 tahun 1995 yang dikeluarkan Presiden Soeharto dulu tujuan reklamasi terkait dengan pelabuhan tanjungpriok. Tujuan awalnya adalah modernisasi ekspor impor,” kata Prabowo saat menjadi pembicara dalam Forum Dialog Menjaga Marwah Penegakan Hukum di Kuningan, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Setelah era reformasi, lanjut Prabowo, pemikiran reklamasi pantai utara Jakarta menjadi business oriented. Sehingga peran government tidak lagi utama. Peran korporat jadi ikut menguat.
“Jaman Gubernur Sutiyoso dan pelaksananya Fauzi Bowo, di sini meningkat menjadi bisnis. Kemudian berubah lagi di periode Jokowi, ada keppres no 54 tahun 2008 yang menyebutkan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil otoritas pemerintah pusat.
“Saya bukan teman Ahok, tapi agak identik senang. Semua orang ada kurangnya. Sekarang ini Pemda DKI dalam pelaksanaan tujuan bukan korporate, bukan bisnis, tapi peran pemerintah yang diperkuat. Kan ada pembagiannya, 45% buat Pemda. 15% retribusi. Lalu muncul di DPRD kewajiban pengembang 5%. Karena perdebatan ini dibumbui politik, akhirnya menteri Kelautan dan perikanan mengambil jalan tengah moratorium dulu. Walaupun belakangan, Presiden sendiri menyatakan lanjut soal reklamasi,” ujarnya.(***)

Most Popular

To Top