Hukum

Sengketa Tanah itu Ibarat Cerita Silat, Dendamnya Turun Temurun ke Anak Cucu

IMG-20160504-WA0002

Ayonews, Jakarta

Sengketa masalah tanah itu ibarat cerita silat penuh dendam kesumat dan turun menurun. Penyelesaiannya tidak bisa dalam waktu cepat. Mereka yang bersengketa sama-sama memiliki jurus hukum untuk memenangkan perkara. Bila satu kalah, maka anak atau cucunya yang akan membalas kelak kekalahannya.

“Tahu kan cerita silat. Jadi nggak akan beres-beres masalahnya kalau tetap mengedepankan pendekatan hukum. Karena itu dibuatlah Badan  Arbitrase dan Mediasi Sengketa Pertanahan Indonesia (BAMSPI). Landasan hukumnya adalah UU No 30 tahun 1999,” kata Sekjen BAMSPI, Ahmad Djauhari di acara Forum Dialog Menjaga Marwah Penegakan Hukum di Indonesia, di Kuningan, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Secara hukum, lanjut Ahmad Djauhari, badan arbitrase ini punya kekuatan eksekutorial. Segala perkara sengketa tanah yang diselesaikan melalui badan artbitrase tak akan lama. “Mau perkara belasan tahun, puluhan tahun, dengan lembaga arbitrase ini diselesaikan dalam waktu singkat,” ujarnya.

Namun demikian, jelas Ahmad Djauhari, yang membedakan dengan lembaga pengadilan, anggota arbitrase tidak semuanya sarjana hukum. Di arbitrase juga ada  sarjana atau praktisi hukumnya juga ahli pertanahan.

“Jadi kita berharap, ke depannya nanti sengketa tanah tidak bisa berlama lama. Karena itu merugikan semua yang bersengketa. Dendamnya nggak habis-habis  sampai anak cucu. Sistem arbitrase itu kalau ada sengketa prinsipnya islah dan damai. Putusan damai adalah putusan tertinggi. Untuk kepentingan penegakan hukum di bidang pertanahan,” paparnya.

Abdul Gani salah satu hakim di Mahkamah Agung menyatakan, setiap perkara dalam proses pengadilan, kemudian terdapat klausul arbitrase, maka perkaranya gugur. Pengadilan tidak berwenang untuk meneruskan sampai ada keputusan.

“Tapi nggak semua proses arbitrase bisa mempengaruhi pengadilan. Soal kawin itu tidak bisa arbitrase, soal tindak pidana juga tidak bisa arbitrase. Kalau perdata ada arbitrase, pengadilan tidak berhak meneruskan perkara,” ujarnya.

Menanggapi sengketa tanah di bekas lapangan golf Fatmawati yang melibatkan  Depkes, Yayasan Fatmawati dan praktisi hukum Prabowo Surjono, kuasa jual tanah Fatmawati, Ahmad Djauhari berjanji akan mencoba menyelesaikannya melalui badan arbitrase.

“Itu masalah kan sudah berjalan puluhan tahun dan tidak pernah ada titik temunya. Makanya kita coba dengan menggunakan jalur arbitrase. Jadi tidak berlarut-larut dan melebar ke mana-mana,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Surjono selaku  kuasa jual sah telah puluhan tahun berusaha  untuk mengambil sebagian haknya dari tanah rumah sakit Fatmawati di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Berbagai upaya telah ia tempuh. Bahkan lembaga pengadilan telah mengeluarkan putusan PK inkrah sebanyak 4 kali. Namun sampai hari ini, apa yang menjadi haknya belum didapat.

Prabowo Surjono adalah anak dari salah satu pendiri Yayasan Fatmawati di era Presiden Soekarno. Bersama istri presiden pertama itu, orangtua Prabowo mendirikan yayasan Fatmawati. Seiring berjalannya waktu, Prabowo menjadi pengurus menggantikan sang ayah.

Saat  bersengketa dengan Departemen Kesehatan di era Soeharto, Yayasan Fatmawati tak berdaya karena tidak punya uang  untuk proses pengadilan. Karena Prabowo sendiri menyatakan siap mengeluarkan biaya, maka dibuatlah perjanjian antara Yayasan Fatmawati dan Prabowo. Inti dari perjanjian itu, sebagian tanah Fatmawati diberikan kuasa jual kepada Prabowo sebagai ganti dari uang yang telah dikeluarkannya saat berperkara dengan Depkes

“Karena saat itu yayasan tak memiliki uang, maka saya yang membiayai. Dengan perjanjian  menjadi kuasa jual dari tanah itu. Uangnya buat mengganti biaya perkara,” jelasnya.

Setelah memenangkan perkara melawan Depkes,  Prabowo Surjono malah dipecat dari kepengurusan yayasan. Namun itu tidak menghilangkan hak dari kuasa jualnya. Sayangnya, di tengah perjalanan, ada oknum  pengurus yayasan yang menual tanah tersebut ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Dari sinilah sengketa itu semakin melebar dan melibatkan banyak pihak.(***)

Most Popular

To Top