Nasional

Penyusup Asing Provokasi Kemerdekaan Papua Barat Sampai ke Dewan HAM PBB

 

Ayonews, Papua

Dalam tempo 3 hari di  awal bulan Mei ini lebih dari 60 lembaga internasional membicarakan isu kebebasan Papua Barat atau Free West Papua (FWP). Yang menjadi masalah besar, masyarakat Papua tahu kalau 1 Mei diperingati sebagai hari integrasi Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi.

“Ini terungkap dari  dirilisnya dokumen”We Will Lose Everything” oleh Komisi Keadilan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia. Komisi keadilan gereja turun ke Papua setelah mendapat pengaduan dan presentasi kondisi Papua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),”  papar Stepi Anriani,
Pemerhati masalah Aceh-Papua kepada Ayonews, Rabu (4/5/2016).

 

295244_620

Dalam penelitian sekaligus penyelidikan itu, lanjut Stepi, menghasilkan dokumen setebal 24 halaman yg mrupakan hasil wawancara  250 tokoh di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Tim pencari fakta ini bukanlah utusan PIF (Papua Island Forum) seperti rekomendasi KTT MSG, tapi murni bentukan gereja.

“Sebagai negara berdaulat tentunya kita tidak mengijinkan sembarang tamu masuk dan mencari barang di rumah tanpa ijin. Ini memerlukan perhatian serius. Jika kita analisa, 250 tokoh itu bukan saja dapat memberikan informasi tapi dapat menjadi jaringan ke depan,”  jelasnya.

Yang mengejutkan, kata Stepi, dari keluarnya dokumen tersebut, ada rekomendasi yang mendesak negara-negara Pasifik menekan Dewan HAM PBB utk menggelar Referendum Papua.

“Berbagai dukungan terhadap Free West Papua mengalir selama 3 hari ini. Diperparah dengan dukungan informal via media sosial untuk kemerdekaan Papua. Kita tahu kekuatan media sosial hari ini seperti apa, banyak kebijakan yg berhasil bahkan pemerintahan yg jatuh berawal dari medsos dan “the power of apps”,” tuturnya.

images

Tak hanya kekuatan Medsos, menurut Stepi,  dukungan juga datang dari Jeremy Corbyn (Ketua Partai Buruh Inggris) terhadap isu Papua Merdeka yang memicu solidaritas sosialis dunia untuk mendukung FWP.

“Adanya Simposium Korban peristiwa 65 yg digelar 18-19 April lalu juga menjadi angin segar bagi penggiat HAM untuk terus menghembuskan kebebasan Papua,” tandasnya.

Bahkan, lanjut Stepi, menteri pertahanan Vanuatu, Ralph Regenvanu juga menyuarakan pentingnya kemerdekaan Papua dalam forum yg digagas UMLWP hari ini di London dengan tokoh-tokoh seperti Markus Haluk, Octavianus Mote, Rumaluek dan Leoni Tanggama. Unjuk rasa di Port Villa,Vanuatu di depan kantor MSG juga berlangsung.

Walaupun UMLWP (gabungan faksi kelompok Papua Merdeka) tetap tdk diakui Pemerintah, sambung Stepi,  namun sebetulnya jika niat yg muncul adalah untuk membangun masyarakat Papua, UMLWP dapat menyalurkan aspirasi kepada staf khusus presiden yang menangani Papua, kantor Polhukam atau kementrian dalam negeri.

“Tidak perlu jauh-jauh ke Brisbane untuk mengadukan apa yg terjadi. Sehingga sudah jelas, yang diinginkan UMLWP bukan membangun masyarakat Papua tapi referendum. Wajar jika Pemerintah Indonesia tidak mengijinkan referendum dan kemerdekaan karena Papua adalah Bagian dari NKRI sesuai New York Agreement 2504.

“Karena itu perlu dipertanyakan, ada apa  ULMWP mengangkat Isu kebebasan Papua ke dunia internasionalL. Padahal, dana Otsus yang bergulir lebih dari 60 trilyun, belum lagi program pendampingan bagi pendidik dan warga buta huruf, program-program percepatan pembangunan & infrastruktur, pembangunan pasar dan perbatasan, penguatan SDM dan Character building aparatur di Papua, di sisi lain ULMWP memprovokasi orang luar tentang kemerdekaan Papua,” terangnya.

Menurut Stepi, sangat disayangkan banyaknya campur tangan aktor dari negara asing. “Karena itu dialog Jakarta-Papua perlu dibangun dan ULMWP dianggap representasi masyarakat Papua ini harus diperjelas karena banyak juga pihak-pihak yang menginginkan Papua untuk terus menjadi bagian dari NKRI,” tutupnya.(Ton)

 

Most Popular

To Top