Nasional

Klaim Keberhasilan Menlu Retno Bikin Malu Pemerintah Jokowi

IMG-20160504-WA0004_1

Pengamat intelijen Meidy Juniarto (tengah)

Ayonews, Jakarta
10 WNI ABK kapal Brahma 12 yang dibebaskan Abu Sayyaf jadi komoditas politik sejumlah elit. Beberapa elite politik berebut panggung untuk menunjukkan bahwa mereka yang paling berjasa menyelamatkan nyawa sandera.

Pengamat intelijen Meidy Juniarto menepis klaim para elit tersebut. Menurutnya, keberhasilan dalam membebaskan 10 sandera WNI dari kelompok militan merupakan keberhasilan banyak pihak.

“Ada multijalur. Selain jalur pemerintah, termasuk TNI di dalamnya, banyak peran strategis dari jalur kelompok-kelompok sipil lainnya, yakni aktivis perdamaian, kelompok agama, lembaga sosial, perusahaan tempat ABK bekerja, dan pihak lain,” kata Meidy.

Soal klaim keberhasilan Menlu dengan diplomasi internasionalnya, Meidy menilai klaim tersebut bikin malu pemerintah Jokowi sendiri. Dengan demikian, hal itu menunjukkan adanya kompetisi klaim antarpembantu presiden.

Kerabat dari Jenderal Purn Agum Gumelar ini juga menyesalkan adanya klaim yang tak masuk akal dilontarkan Menlu Retno adalah soal pembebasan 10 WNI karena diplomasi total antara pemerintah RI dan pemerintah Filipina.

“Padahal, yang terjadi 10 WNI itu disandera oleh musuh pemerintah Filipina. Bahkan, 18 tentara Filipina tewas saat berupaya membebaskan sandera. Jadi di mana logikanya, kalau itu diplomasi total antarpemerintah? Kelompok militan itu tak kenal kompromi apalagi diplomasi. Mereka hanya mengenal jika sandera mau selamat harus pakai tebusan,” paparnya.

Sementara itu, pengamat politik Salim Said mengatakan, justru dengan saling berebut klaim di antara para elit itu secara tidak langsung membuktikan tidak ada yang gratis untuk menebus para sandera WNI itu.

“ Jangan berasumsi semua tidak ada bayarannya. Emangnya mau selama ini sandera dikasih makan kemudian dibebaskan secara cuma-cuma? Kita melihat bagaiman Ibu Mega mengatakan sandera dibebaskan wong dibayar. Sementara Ibu Menlu Retno mengatakan sandera dibebaskan tidak pakai uang,” papar Salim.

 

Menurut Salim, kelak ini menjadi peringatan bagi pemerintah sebagai pelajaran agar tidak ada pada elit politik berebut klaim.
“Ke depan pemerintah harus menggunakan diplomasi total supaya tidak ada klaim-klaim. Justru dengan adanya kompetisi klaim menguntungkan penyandera,” ungkapnya.
Letak keuntungan para penyandera itu, lanjut Salim, mereka dapat uang dari banyak grup. “Hamid Awaludin dikirim JK. Belum lagi grup Surya Paloh mengirim LSM, grup Menlu. Artinyaara penyandera ini menerima tebusan sari kiri kanan,” papar Salim.
Kalau melihat sejarah, ungkap Salim, sebelum adanya negara Republik Indonesia, kawasan itu memang rawan bajak laut perompak. “Sejarah kriminal ini sudah panjang. Bajak laut atau perompak menyandera orang sudah pasti akan meminta tebusan uang. Jadi nggak ada ceritanya perompak melepaskan begitu saja sanderanya, tanpa ada imbalan,” tandasnya.(***)

Most Popular

To Top