Ibukota

Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Ahok Tak Bertaring

335298_620

Ayonews, Jakarta

Komisi Pengawas Legislatif (Kopel) Indonesia menilai rekomendasi DPRD DKI atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak bertaring.

“Seharusnya DPRD melakukan evaluasi kinerja atas apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai terhadap apa yang telah direncanakan Pemerintah DKI. Namun, hal itu tidak tergambar dalam rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur,” kata Ari Akbar, Staf Pemantauan Kinerja DPRD Komisi Pengawas Legislatif (Kopel) Indonesia, dalam keterangannya, Minggu (1/5).

Dari sekian banyak permasalahan di ibukota, DPRD hanya merekomendasikan 4 poin permasalahan, yakni pengembangan jembatan simpang susun semanggi untuk mengurai kemacetan, peningkatan hibah swasta dan Corporate Social Responsibility (CSR), pemberian izin pelaksanaan reklamasi, dan pengelolaan sistem tempat parkir elektronik meteran di sejumlah jalan yang menggunakan aset badan jalan milik Pemerintah DKI.

Ari Akbar mencontohkan, terkait pemberian izin reklamasi tahun 2014 dan tahun 2015 yang diterbitkan oleh Ahok, DPRD hanya mempertanyakan dasar hukumnya dengan pertimbangan prasyarat keluarnya izin terlebih dahulu harus ada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai (RTR-KSP), serta Perda.

Padahal seharusnya, rekomendasi yang dibuat DPRD menguatkan keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak melanjutkan pelaksanaan reklamasi.

Begitu juga terkait pengelolaan sistem tempat parkir elektronik meteran di Jalan Sabang, Jalan Boulevard Kelapa Gading, dan Jalan Faletehan yang menggunakan aset badan jalan milik Pemerintah DKI. Pihak DPRD hanya mempertanyakan proses pemilihan perusahaan pengelola tempat parkir.

“Kami memandang, sikap yang hanya sekedar mempertanyakan kepada Pemerintah DKI terhadap berbagai permasalahan¬† yang ada menunjukkan fungsi pengawasan DPRD selama ini tidak berjalan,” tukasnya. (***)

Most Popular

To Top