Ibukota

Warga Jakarta Sangat Puas dengan Kepemimpinan Ahok

uploads--1--2015--02--28969-ahokkk-100-hari-menjabat-jadi-gubernur-dki-ahok-siap-digulingkanAyonews, Jakarta

Berbagai kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian publik tentang kinerjanya.

Hasil survei Populi Center pada 15-21 April 2016 justru menunjukkan elektabilitas Basuki meningkat 1,3 persen dari 49,5 persen menjadi 50,8 persen.

Populi Center, sebuah lembaga survei nirlaba di Jakarta, sudah tiga kali melakukan survei tentang opini publik terhadap kinerja Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta.

Survei diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2016, dan April 2016.

Pada April, survei mengangkat tema “Pilgub Jakarta: Rasionalitas Pemilih di antara Skandal dan Kinerja”.

Responden berjumlah 400 orang di enam wilayah di DKI. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah acak bertingkat dengan margin of error 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan, survei ini melihat tren dukungan publik di Jakarta dan melihat potensi elektabilitas beberapa nama kandidat populer, seperti Ahok, Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Adhyaksa Dault.

Nona Evita, peneliti Populi Center, mengatakan, survei ini dibuat setelah merebak dugaan suap terkait Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang melibatkan mantan anggota DPRD DKI, M Sanusi, dan kasus pengadaan tanah di lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Sebanyak 73,3 persen warga masih puas dengan kinerja Pemprov DKI dan Gubernur. Kepuasan terhadap kinerja Pemprov naik dari 70 persen menjadi 73,3 persen.

Adapun kepuasan terhadap kinerja Gubernur naik dari 73,5 persen menjadi 73,7 persen.

“Rata-rata rakyat puas terhadap program BPJS Kesehatan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan kemudahan birokrasi kelurahan. Sementara isu yang perlu diselesaikan, menurut warga, adalah kemacetan, harga bahan pokok yang mahal, dan tingkat pengangguran,” ujar Nona.

Dalam kasus pembelian lahan di Sumber Waras, kepercayaan publik terhadap gubernur lebih tinggi, yaitu 27,2 persen, dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap Badan Pemeriksa Keuangan yang 19 persen.

Adapun 25,8 persen responden mengatakan tak mengetahui kasus itu.  (***)

Most Popular

To Top