Nasional

Petugas Pajak Sandera Penunggak Pajak Rp600 Jutaan

asuransi-ist
Ayonews, Jakarta

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut) bekerjasama dengan instansi terkait melakukan penyanderaan terhadap (gijzeling) kepada dua orang Penanggung Pajak dari PT UA dan CV U yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo, yaitu SL (52) dan HR (44)

“Kami melakukan penyanderaan pada pada Rabu, 20 April 2016,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, Dionysius Lucas Hendrawan.

Hendrawan menambahkan penyanderaan penanggung pajak ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan nomor SR-20/MK.03/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan nomor SR-81/MK.03/2016 tanggal 15 Februari 2016.

Penyanderaan terhadap dua orang Penanggung Pajak dari PT UA dan CV U yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalao berinisial SL (52) dan HR (44) pada Rabu, 20 April 2016 Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan.

Kedua perusahaan yang saat ini bergerak di bidang konstruksi perkantoran serta pengembang perumahan ini mempunyai utang pajak sebesar Rp. 617.299.370,- Kedua penanggung pajak saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Boalemo, Gorontalo.

Sedangkan penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Diharapkan dengan upaya penyanderaan ini, Penanggung pajak dapat segera melunasi utang pajaknya dan dapat menjadi efek jera bagai para penunggak pajak lainnya.

Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan/Gubernur.

“Tindakan penegakan hukum perpajakan seperti penyanderaan, pemblokiran rekening, penyitaan aset, dan pencegahan sangat memperhatikan itikad baik WP dalam melunasi utang pajaknya,” katanya.

Untuk itu dia mengimbau para Wajib Pajak (WP) – baik orang ppribadi maupun Badan – yang memiliki utang pajak agar segera melakukan komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya, ini merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif.

“Kami menjamin bawahannya selalu menerapkan nilai integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, serta selalu memberikan pelayanan prima kepada para Wajib Pajak,” tuturnya. (***)

Most Popular

To Top