Korupsi

KPK Selidiki Keterlibatan Sekjen MA dalam Kasus Suap di PN Jakpus

kpkAyonews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki adanya keterlibatan Sekjen MA, Nurhadi dalam kasus suap pengajuan peninjauan kembali (PK) dalam suatu perkara yang tengah ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keterlibatan Nurhadi diduga sangat besar, pasalnya ada koorporasi besar yang membekingi agar keputusan hakim bisa berubah.

“Ini terkait dua perusahaan besar yang tengah beradu argumen di Pengadilan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/4).

Agus menjelaskan, ada beberapa dokumen yang diambil dari penggeledahan di ruang Nurhadi. Dokumen itu diduga terkait dengan kasus suap ini.

“Dari keterangan yang kami himpun, ada indikasi kuat (Nurhadi). Akan seperti apa status dia ke depan, semua tergantung alat bukti dan keterangan saksi yang kami selidiki,” terangnya.

“Ada beberapa pihak yang juga kami cekal keluar negeri. Tapi belum saya tandatangani,” katanya.

Agus juga menerangkan, uang 50 puluh juta yang diterima Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution merupakan uang muka. Ia dijanjikan akan dikasih 500 juta rupiah.

“Yang lainnya janji itu belum bisa dipenuhi. Kemungkinan tersangka bertambah ada. Ini masih kami kembangkan,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka Korupi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, suap pengajuan peninjauan kembali (PK) dalam suatu perkara yang tengah ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua tersangka yakni salah seorang penitera, Edy Nasution dan seorang penyuap dari pihak swasta DAS sebagai penyuap.

Kronologis penangkapan kedua pelaku yakni ditangkap saat tengah bertransaksi uang di parkiran Basement Hotel di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/4) kemarin sekitar pukul 10.45. Ketika ditangkap, DAS baru saja menyerahkan uang sebesar 50 juta Rupiah kepada Edy.

Dari tangan EN, tim menyita uang sebanyak itu dalam bentuk pecahan uang sebanyak 100 ribu. Uang itu dimasukan kedalam paper bag yang sudah disusun sedemikian rapih.

Ketua KPK Agus Rahardjo menduga, penyerahan uang itu bukannlah yang pertama. Seebab, penyidik mendekteksi pada bulan November 2015, DS disebut sudah menyerahkan uanh untuk Edy sebesar 100 juta rupiah.

“Uang itu diduga terkait dengan pengajuan kembali yang didaftarkan di PN Jakarta Pusat,” kata Agus di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/4).

Agus menjelaskan, penyidik masih menyelidiki dugaah keterlibatan koorporasi besar yang ikut bermain dalam kasus ini. Pasalnya, dalam sidang perdata yang diajukan, melibatkan pula beberapa perusahan besar yang terlibat sengketa.

Dalam pengembangan, penyidik juga menggeledah beberapa tempat seperti Kantor Mahkamah Agung, Ruangan Sekjen MA, Kantor Paramount Enterprise Internasional, Gading Serpong, kediaman Nurhadi di Hang Lekir.

“Masih kami selidiki soal keterlibatan Sekjen MA dalam perkara ini,” terangnya.

Tersangka DAS dikenakan pasal 5 huruf 1 huruf A pasal 5 (1 huruf B) atau pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 diubah UU Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 KUHO Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Sebegai penerima, Edy dijerat pasal 12 Huruf A atau B atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 sebagaiamana diubah UU Tupikor No 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 KUPH. (***)

Most Popular

To Top