Korupsi

Dituding Kongkalikong Urusan Tanah Fatmawati Center, Menteri Agraria & Tata Ruang/BPN  Dilaporkan ke KPK

IMG-20160420-WA0000

Prabowo Surjono, pihak yang melaporkan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN ke KPK

Ayonews, Jakarta

Dibongkarnya bangunan Galeri Pemasaran Pusat Kota Fatmawati milik Grup Agung Sedayu di Jl TB Simatupang, Cilandak Barat, Jakarta Selatan oleh Pemkot Jakarta Selatan atas permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pekan lalu akan berbuntut panjang.

Diduga ada kerugian negara sebesar 600 miliar transaksi antara pihak Yayasan Fatmawati dan pengembang.

Celakanya, kasus ini bisa menyeret seorang menteri. Bagaimana tidak, dalam transaksi ini, ada keteledoran besar yang dilakukan menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN Ferry Mursidan Baldan membiarkan buronan mengurus perizinan Hak Pakai atas tanah ini.

Adanya dugaan korupsi yang dikeluarkan Prabowo Surjono, mantan pengurus Yayasan Fatmawati. Apalagi Prabowo sudah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bulan lalu.

“Sudah kita laporkan ke KPK. Semua yang terlibat saya laporkan. Dua minggu setelah pak menteri mengeluarkan surat persetujuan atas hak pakai untuk Yayasan Fatmawati,” kata Prabowo.

IMG-20160409-WA0005

Menurut Prabowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN saat ini harus menyelesaikan proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Dalam perkara Yayasan Fatmawati lawan DR.Drs.HR.Prabowo Surjono SH.MH, tanah eks Sertifikat Hak Pakai No.82 / Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan RI, luas 210,144 M di Jalan TB.Simatupang, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administratif Jakarta Selatan, sudah dalam keadaan akan dieksekusi lanjutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas persetujuan dari pemenang (Penggugat) DR.Drs.HR.Prabowo Surjono SH.MH terhubung dengan Putusan Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ), ” Tulis Prabowo dalam paparannya kepada Ayonews.com , Rabu (20/4/2016).

IMG-20160409-WA0004

Sayangnya, lanjut Prabowo, Menteri Ferry Mursidan dengan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, untuk KAKANWIL BPN DKI JAKARTA, No.499 / 27.3 / II / 2016 tanggal 1 Februari 2016, Perihal: Penanganan masalah Tanah Hak Pakai No. 82 / Cilandak Barat, seluas 358.790 M² atas nama Departemen Kesehatan RI di kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Admisitrasi Jakarta Selatan, meminta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta agar tanah seluas 210.184 M² di balik nama ke Yayasan Fatmawati.

IMG-20160409-WA0003

Dalam hal ini, sambung Prabowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN tidak mempertimbangkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan segera akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan yang mendukung perkara lawan Yayasan Fatmawati.

IMG-20160409-WA0002

Menurut Prabowo, tanah golf dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor.82 / Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan RI, luas 210.184 M², sedang dalam proses dimohonkan pelaksanaan lanjutan olehnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai:

IMG-20160409-WA0001

1. Putusan Perdamaian Nomor.147 / Pdt.G / 2001 / PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002, atas perkara Yayasan Fatmawati lawan DR.Drs, HR. Prabowo Surjono.SH.MH, dan telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ).

2. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung-RI, No.460 PK / Pdt / 2002, tanggal 19 Nopember 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ), amarnya memenangkan DR.Drs.HR.Prabowo Surjono SH.MH dan mempertahankan Putusan Perdamaian Nomor.147 / Pdt.G / 2001 / PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002.

IMG-20160409-WA0000

3. Putusan Banding Pengadilan Tinggi.DKI No.402 / Pdt / 2007 / PT. DKI, tanggal 11 April 2008, yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) amarnya diterima Drs.HR.Prabowo Surjono.SH dengan memperkuat Putusan Perdamaian Nomor. 147 / Pdt.G / 2001 / PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002.

4. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.147 / Pdt.G / 2001 / PN.Jak-Sel, tanggal 7 Juni 2001, tentang penempatan Sita Jaminan ( Consevatoir Beslag ) dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 8 Juni 2001, tentang tanah Sertifikat Hak Pakai No.82 / Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan RI, luas 228.790 .M² dan uang milik Yayasan Fatmawati di Bank BNI 1946 cabang Melawai Kebayoran Baru Jakarta.

5. Putusan Perdamaian tersebut, telah melaksanakan eksekusi untuk sebagian kecil, tanggal 17 Maret 2004, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.147 / Pdt.G / 2001 / PN Jak-Sel, tanggal 12 Maret 2004.

6.Surat Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan untuk DR.Drs.HR.Prabowo Surjono, SH.MH, No.824 / 7-31.74-300 / VII / 2010, tanggal 1 Juli 2010, tanah tersebut telah diblokir dan ditambahkan dalam buku tanah Kantor Pertanahan kota Admistratif Jakarta Selatan sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai sekarang.

7. Adanya 2 (dua) fatwa Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.539 / PAN.2 / 541 / p / 10 / SK.Perd, tanggal 18 Agustus 2010 dan untuk DR.Drs.HR.Prabowo Surjono SH. MH, No.18 / PAN.2 / 16 / p / 14 / SK. Perd, tanggal 26 Februari 2014, agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi lanjutan atas Putusan Perdamaian No.147 / Pdt.G / 2001 / PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002.

Prabowo merinci ada yang diduga Korupsi di atas tanah Sertifikat Hak Pakai No.82 / Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan RI berkisar 228.790.M² yang merugikan negara, diuraikan:

1.Dugaan Yayasan Fatmawati telah memalsukan SPPT-PBB tanah Golf tahun 2000 dari harga yang sah Rp.1.147.000 / M² dipalsukan dengan harga Rp.210.000 / M².

2. Diduga, Pejabat Depkes RI dan Depkeu RI dan Yayasan Fatmawati telah menyalahgunakan wewenang membuat Tim Penilaian yang terkait melalui SK. Menteri Keuangan N0.470 / MK.01 / 1994.

3.Ijin Prinsip dari Menteri Keuangan dalam pelepasan hak milik Depkes kepada Yayasan Fatmawati seluas 228.790 M², tanpa terlebih dahulu memperoleh Izin dari Presiden RI.

4.Adanya bukti penjualan tanah Sertifikat Hak Pakai nomor. 82 / Cilandak Barat, atas nama Departemen Kesehatan RI, luas 228.790.M², untuk memenangkan PT. Mekaelsa dan PT. Agung Sedayu.

5.Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, untuk KAKANWIL BPN DKI JAKARTA, No.499 / 27.3 / II / 2016 tanggal 1 Februari 2016, Perihal: Penanganan Masalah Tanah Hak Pakai No.82 / Cilandak Barat, sebanyak 358.790 M² atas nama Departemen Kesehatan RI di kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Admisitrasi Jakarta Selatan yang telah meniadakan dan melalaikan menyelesaikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkait dengan fatwa Mahkamah Agung RI terhadap tanah tersebut . (***)

Most Popular

To Top