Megapolitan

Mayoritas Publik Setuju Ahok Gusur Permukiman di Pasar Ikan

_ahokAyonews, Jakarta

Lembaga survei Indo Barometer dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (19/4) menyebutkan bahwa mayoritas publik 71.3% setuju penggusuran yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, karena Jakarta akan lebih rapih dan bersih. Sedangkan 27.8% tidak setuju dan 1.0 % tidak tahu atau tidak jawab.

Survei yang dijalankan dengan wawancara lewat telepon kepada 400 responden di DKI Jakarta berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah ini berlangsung 15-16 April2016. Metode penarikan data mengunakan metode penarikan data secara acak dengan margin  of error±4.8% pada tingkat kepercayaan 95%.Sementara responden diambil dari yellow book.

Menurut Indo Barometer, alasan publik setuju dengan penggusuran adalah karena Jakarta akan lebih tertata/rapih/tidak kumuh 67.4, tanah negara 18.6%, menertibkan tata ruang kota 4.9%, dijadikan ruang terbuka hijau 2.5%, mengurangi banjir 1.8%, memindahkan warga dari daerah kumuh 1.8%, bila disediakan rumah susun 1.4%, merapikan cagar budaya/pariwisata 1.1%, akan dibuat tanggul banjir 0.4%, di pinggir laut 0.4%.

Sedangkan alasan utama publik tidak setuju penggusuran adalah karena kehilangan tempat tinggal 47.7%, mata pencarian hilang 30.6%, menggunakan kekerasan 4.5%, terlalu tergesa-gesa 3.6%, abaikan aspirasi 3.6%, ekonomi sedang sulit 1.8%, kasihan anak-anak 1.8%, relokasi jauh dari kerja, sekolah 1.8%, menghilangkan sejarah Pasar Ikan 1.8%, tidak ada ganti rugi 1.8%, ada yang punya sertifikat 0.9%.

Mayoritas publik 58.8% menyatakan tepat dengan relokasi, 37.8 % menyatakan relokasi tidak tepat, dan 3.5% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

Alasan utama publik mengatakan tepat dengan relokasi karena rumah susun bersih/tidak kumuh 46.0%, disediakan rumah susun layak huni 34.0%, Jakarta lebih tertata/rapih/tidak kumuh 12.8%, lahan milik negara (4.1%), solusi warga tempat tinggal berikutnya 0.9%, lokasi rusun dekat 0.9%, disediakan transportasi 0.4%, merapihkan cagar budaya/pariwisata 0.4%, sewa rumah susun terjangkau 0.4%.

Alasan utama publik mengatakan tidak tepat dengan relokasi karena mata pencarian hilang 37.1%, lokasi relokasi jauh dari kerja, sekolah 27.2%, tidak diberi ganti rugi 7.3%, harus bayar sewa 6.0%, unit rumah susun sempit 4.6%, tidak semua dapat rumah susun 4.6%, merugikan warga 4.0%, terlalu tergesa-gesa 2.0%, kurang layak huni 2.0%.

Mayoritas publik 66.0% mengatakan pemerintah Jakarta harus memberi ganti rugi kepada warga yang digusur, 28.3% publik mengatakan tidak harus memberikan ganti rugi, dan 5.8% publik mengatakan tidak tahu atau tidak jawab.

Alasan utama publik mengatakan Pemerintah DKI Jakarta harus memberi ganti rugi kepada warga karena beri uang kerahiman bekal pindah 47.3%, bila memiliki sertifikat 19.3%, ganti rugi bangunan 19.3%, beri pekerjaan/modal usaha 12.5%, beri rumah bukan rumah susun 0.8%, kasihan rakyat kecil 0.4%, disediakan tempat tinggal semua warga 0.4%.

Alasan publik mengatakan Pemerintah DKI Jakarta tidak harus memberi ganti rugi karena tanah negara 73.5%, disediakan tempat tinggal/rumah susun 24.8%, bukan hak warga 1.8%.

Mayoritas publik 61.5% mengatakan Pemerintah DKI Jakarta sudah bertindak adil dalam menggusur, dan 24.3% publik mengatakan tidak adil, dan 14.3% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. (***)

Most Popular

To Top